Buseronlinenews.com – Belakangan ini, warga masyarakat di Kecamatan Lebakwangi dibikin resah dengan adanya pabrik atau gudang air mineral Aqua dan gudang makanan ringan yang ada di Desa Langseb, Kecamatan Lebakwangi, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat.
Hasil penelusuran sepanjang jalan yang dilalui armada besar yang lalu lalang mengangkut air mineral Aqua dan gudang makanan kering di Desa Langseb, Kecamatan Lebakwangi, ternyata sepanjang jalan rusak berat dan bergelombang juga berlubang sehingga sering terjadi kecelakaan.
Menurut narasumber Andy Kosim, salah satu aktivis di wilayah Kecamatan Lebakwangi yang peduli akan lingkungannya, telah mendatangi kantor kedua perusahaan tersebut namun hanya bertemu Kepala Operasional Gudang Aqua bernama Apid.
Setelah dikonfirmasi, ia hanya akan menyampaikan ke pimpinannya.
Lain halnya dengan PT Tanjunan (gudang kering), Andy Kosim bertemu dengan manajernya inisial T.
Setelah dikonfirmasi terkait sejauh mana izin yang ditempuh (lalin) terkait armada besar pengangkut barang tersebut, ia tidak bisa menunjukkan izin lalinnya, malah meminta secara tertulis apa yang akan disampaikannya lalu akan diajukan ke pimpinannya, menurutnya.
Persoalan jalan yang rusak tersebut bukan hanya kali ini saja tapi sudah berulang kali supaya pihak yang berkompeten untuk turun ke lapangan dan memberikan tindakan tegas kepada para pengusaha yang tidak mematuhi aturan.
Sampai saat ini terkesan lambat penanganannya, apalagi jelas-jelas dua perusahaan tersebut diduga belum kantongi izin lalinnya, kenapa dibiarkan?
Apakah aturan bisa segampang itu dipatahkan dengan kebijakan?
Menurut Andy Kosim, seharusnya dilarang beroperasi dulu untuk armada besarnya sebelum menempuh izin lalinnya.
Belum lama ini, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi harus turun tangan memberikan imbauan untuk batas kapasitas tonase untuk jalan kelas 3 karena tidak sesuai dengan kekuatan konstruksi yang ada.
Masih dengan Andy Kosim, menurutnya timnya yang terbentuk aliansi peduli lingkungan dalam waktu dekat akan mengambil sikap untuk audiensi dengan instansi terkait guna memberhentikan armada besar tersebut karena belum mengantongi izin atau belum ditempuh.
(Dede Adi)
