Sukabumi-buseronlinenews.com, Jallil Abdillah gelar Reses ketiga tahun anggaran 2025 yang dilaksanakan dikampung Babakan Baru RW 16 desa Sukasirna kecamatan Cibadak pada Rabu 17 September 2025.
Dalam kesempatan resesnya Jalil menampung dan menyerap berbagai aspirasi dan keluhan warga masyarakat, seperti dengan menjawab pertanyaan terkait pengurangan data bantuan keluarga penerima manfaat (KPM).
Dalam kesempatan itu Jalil menjelaskan terkait data yang hari ini banyak dipertanyakan warga, jadi kita harus tahu agar tidak mis dengan menyalahkan pemerintah desa, karena data yang dipake untuk KPM hari ini buka dari RT dan desa, sehingga pasti ada perbedaan dengan fakta lapangan, karena data itu merupakan data lama yang diambil dari kementrian sosial (Kemensos) jelasnya.
Sementara itu kan data terus berubah, seperti contohnya pada tahun 2024 seseorang itu masih nganggur, tetapi pada tahun berikutnya orang itu punya pekerjaan yang kemudian berubah menjadi berubah statusnya tidak lagi menjadi warga miskin ekstrim, itu salah statusnya.
Namun demikian masalah ini sudah di rumuskan kembali sama pemerintah, sehingga data dibawah dengan Kemensos harus di singkronkan lagi, agar bantuan PKH dan KPM termasuk bantuan beras Bulog bisa tepat sasaran dan sempurna, karena kami juga telah banyak menerima pengaduan tentang banyak nya warga yang seharusnya mendapatkan bantuan tetapi mereka tidak masuk data nya sebagai penerima manfaat, sehingga hal ini juga sudah kami sampaikan kepada bupati dan OPD agar melakukan verivikasi ulang, imbuhnya.
Dan harus dengan melibatkan komponen masyarakat yang paling bawah seperti RT dan RW setempat, karena mereka itu pasti tahu mana yang lebih berhak menerima manfaat, artinya mana orang mampu mana yang miskin, agar tidak lagi mis yang bisa menyalahkan RT setempat. Karena keluhan ini sering saya terima di setiap reses saya di beberapa tempat, untuk itu juga saya sampaikan teri kasih atas masukan dan saran, sehingga bisa membawa perubahan yang lebih baik lagi,
Sementara untuk program penerangan jalan umum PJU, insya Allah karena kami ada programnya, tinggal nanti diajukan dan dihitung berapa titik kebutuhan nya, untuk kampung mana desa mana itu bisa diajukan, jelasnya.
Kemudian untuk jalan lingkungan tahun ini berkurang karena APBD terfokus pada perbaikan jalan kabupaten, dan kemudian untuk jalan lingkungan itu sudah ada dari Dana Desa (DD), yang berikutnya terkait lapangan kerjaan, untuk yang ini kebetulan saya dari komisi satu bagian perijinan, yang termasuk mengawasi pabrik-pabrik yang ada di kabupaten Sukabumi, diantaranya garmen yang banyak menyerap tenaga kerja, namun demikian kami juga banyak menerima keluhan terkait penerimaan karyawan yang akan masuk pabrik, sehingga harus bayar 10 juta untuk perempuan bahkan untuk laki-laki sampai dengan 20 juta dan itu banyak laporan yang masuk ke saya, imbuhnya.
Sehingga saya melakukan penelusuran terkait itu, yang ternyata bukan orang asingnya, tetapi oknum orang kita yang bermain, kalau itu terjadi pungutan liar dilakukan oleh pihak perusahaan maka DPRD punya kewenangan mencabut ijin pabrik itu, namun demikian hari ini kita lagi tertibkan dan membereskan, pungkasnya.
Resty Ap
