BEKASI – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti masih maraknya praktik korupsi di sejumlah daerah yang menunjukkan reformasi tata kelola pemerintahan belum selesai.
Dalam rapat pengendalian inflasi di Kemendagri, Jakarta, Senin (20/10/2025), Purbaya menyebut beberapa kasus korupsi yang pernah diusut KPK, seperti jual beli jabatan di Bekasi, suap audit BPK di Sorong dan Meranti, serta korupsi proyek fiktif BUMD di Sumatera Selatan.
Purbaya menegaskan, kasus-kasus itu mencerminkan lemahnya integritas pejabat daerah dan kurangnya pengawasan sistem tata kelola publik.
Ia juga menyoroti Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 yang menunjukkan skor nasional hanya 71,53, masih di bawah target 74 poin.
Sebagian besar pemerintah daerah, menurutnya, masih masuk zona merah, menandakan tingginya risiko korupsi dalam pengadaan barang dan jasa maupun jual beli jabatan.
Menurut KPK, hanya kementerian, lembaga, dan BUMN yang sudah masuk kategori terjaga, sedangkan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota masih tergolong rentan.
Purbaya pun menegaskan perlunya percepatan reformasi birokrasi agar upaya pemberantasan korupsi tidak berhenti di tengah jalan.
(Red)
