Pembangunan Sekolah SLB Tidak Sesuai Spek, Revitalisasi Darma Wanita Jalaksana Disorot: Dugaan Ada Penyimpangan, APH Segera Turun Tangan
Kuningan — Proyek revitalisasi Sekolah Luar Biasa (SLB) Darma Wanita Jalaksana tahun anggaran 2026 dengan nilai anggaran Rp555.306.000 yang bersumber dari APBN kini menjadi sorotan tajam.
Program yang seharusnya memperkuat fasilitas pendidikan bagi siswa berkebutuhan khusus justru diduga sarat kejanggalan dan pelanggaran di lapangan.
Pembangunan revitalisasi pada pemasangan sloof besi seharusnya sampai ke bagian bawah menggunakan cakar ayam.
Namun, yang terjadi di lapangan besi tersebut justru digantung dan tidak sampai ke pondasi bawah. Hal ini dikhawatirkan akan menyebabkan bangunan ambruk karena tidak menggunakan cakar ayam, Selasa (28/4/2026).
Pelaksanaan kegiatan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) diduga pengerjaannya diborongkan ke pihak ketiga.
Proyek ini melibatkan pekerja dari berbagai wilayah seperti Kertawinangun, Linggarjati, Sadamantra, Manis Kidul, Cidahu, hingga Japara.
Namun, kondisi kerja yang ditemukan jauh dari standar yang semestinya.
Berdasarkan pengakuan salah satu pekerja, upah yang diterima hanya sebesar Rp120.000 per hari dengan sistem lepas.
Nilai tersebut dinilai tidak sebanding dengan risiko pekerjaan konstruksi, terlebih tanpa jaminan perlindungan kerja yang memadai.
Temuan lain yang tak kalah serius adalah para pekerja tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja.
Hal ini menunjukkan adanya dugaan pengabaian terhadap standar keselamatan kerja yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam proyek pemerintah.
Tim investigasi juga mengalami kendala saat mencoba melakukan konfirmasi.
Kepala sekolah yang diketahui bernama Ibu Nia sulit ditemui dan terkesan menghindar dari wartawan.
Adapun para guru memilih bungkam seolah-olah takut memberikan nomor kontak WhatsApp dan belum memberikan klarifikasi resmi terkait pelaksanaan proyek tersebut.
Dari hasil pengecekan di lokasi, muncul indikasi kuat bahwa bangunan yang sedang dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis (spek) yang ditetapkan.
Dugaan ini diperkuat oleh pernyataan PWJI Dewa dan Media SKM Buser yang menilai kualitas pekerjaan patut dipertanyakan.
“Jika benar tidak sesuai spek, ini bukan hanya soal teknis, tapi berpotensi merugikan negara. Harus ada audit menyeluruh,” tegasnya.
Melihat sejumlah indikasi tersebut, tim investigasi akan terus melakukan pengawasan lanjutan.
Mereka juga mendesak Aparat Penegak Hukum (APH) serta instansi terkait untuk segera turun tangan melakukan audit dan pemeriksaan mendalam.
Jika terbukti terjadi pelanggaran, proyek ini berpotensi menjadi contoh lemahnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara di sektor pendidikan.
Selain itu, gambar rencana proyek pun tidak ada. Sebetulnya gambar tersebut harus dipasang di papan informasi atau dinding kaca tembok demi keterbukaan publik.
(Tim)
