Buseronlinenews

Proyek Rekonstruksi Jalan Batas Bandung-Cianjur Masih Berjalan Sesuai Standar, Tidak Ada Dugaan Korupsi

CIANJUR – Menanggapi pemberitaan yang beredar terkait dugaan rendahnya kualitas pekerjaan bahkan dugaan korupsi pada proyek rekonstruksi jalan batas Kabupaten Bandung-Cianjur ruas Kebon Muncang-Cikadu yang dikelola oleh PT. Laksana Dharma Putra, pihak kontraktor bersama Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat menyampaikan klarifikasi resmi dan sanggahan atas tudingan tersebut.

Proyek dengan nilai anggaran Rp37.398.124.885 ini masih berada dalam masa pelaksanaan pekerjaan. Perwakilan PT. Laksana Dharma Putra menegaskan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan telah dijalankan sesuai dengan spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak serta mengacu pada standar nasional pelaksanaan pekerjaan jalan yang berlaku.

“Kami menegaskan bahwa pekerjaan sudah menempuh tahapan sesuai aturan yang berlaku. Setiap temuan kerusakan ringan yang muncul di lapangan merupakan bagian dari proses pengawasan dan kontrol kualitas, yang kemudian akan kami tindak lanjuti secara menyeluruh sesuai mekanisme yang tertera dalam kontrak kerja,” ujar perwakilan perusahaan tersebut.

Pihak Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Barat juga menambahkan bahwa pengawasan terhadap proyek berjalan secara berkala melalui tim inspeksi teknis yang telah ditunjuk. Setiap langkah pekerjaan terus dipantau untuk memastikan kesesuaian dengan standar dan tidak ada penyimpangan dalam penggunaan anggaran.

“Kami memastikan bahwa pengelolaan anggaran proyek ini dilakukan dengan transparan dan sesuai dengan peraturan keuangan negara. Tidak ada bukti yang mendukung dugaan korupsi yang beredar, dan seluruh proses pengeluaran dana telah melalui tahapan verifikasi yang ketat,” jelas perwakilan dinas terkait.

Ke depan, pihak kontraktor akan terus melakukan pemeliharaan sementara pada bagian pekerjaan yang sudah rampung sebagian, serta mempercepat pelaksanaan tahapan selanjutnya agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu dan memenuhi standar kualitas yang diharapkan guna mendukung mobilitas masyarakat dan perekonomian daerah.

(Roni Permana)