TAPUT – Program MBG yang digadang-gadang sebagai upaya pemerataan kesejahteraan pendidikan di Kabupaten Tapanuli Utara justru menuai kritik tajam. Hingga kini, program tersebut diduga hanya dinikmati sekolah-sekolah di sekitar wilayah perkotaan, sementara pelajar di daerah pedesaan dan terpencil belum tersentuh.
Kondisi ini memicu kecemburuan sosial di tengah masyarakat. Ironisnya, pelajar di wilayah terpencil yang memiliki keterbatasan akses dan ekonomi justru terkesan dianaktirikan dalam pelaksanaan program tersebut.
Saat dikonfirmasi terkait masih banyaknya sekolah yang belum menerima manfaat Program MBG, kamis 5/2/2026 Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara, Drs. Henry Maraden Masista Sigompul, M.Si, hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan resmi. Ketiadaan klarifikasi ini dinilai memperkuat dugaan lemahnya perencanaan, pendataan, dan evaluasi pelaksanaan MBG di lapangan.
Sorotan juga mengarah pada minimnya transparansi. Hingga kini, tidak ditemukan kanal pengaduan resmi yang dapat diakses publik terkait Program MBG. Tidak adanya nomor kontak atau unit penanggung jawab dinilai bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan informasi publik.
Di sisi lain, sejumlah orang tua siswa menyarankan agar Program MBG dievaluasi dan dialihkan dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT). Menurut mereka, bantuan uang dinilai lebih fleksibel, tepat sasaran, serta mampu menjangkau pelajar di daerah terpencil tanpa menimbulkan polemik.
Masyarakat mendesak pemerintah pusat dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara segera melakukan evaluasi menyeluruh. Tanpa perbaikan serius dan keterbukaan informasi, Program MBG dikhawatirkan kehilangan esensinya sebagai program pemerataan dan justru berpotensi menciptakan ketimpangan baru di sektor pendidikan.
(Togar)
