CIANJUR – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Nurul Iman di Kabupaten Cianjur diguncang dugaan praktik penyelewengan. Lembaga yang beralamat di Jalan Sadamaya KM 15, RT 01/08, Desa Cikancana, Kecamatan Sukaresmi ini diduga kuat dijadikan ajang mata pencaharian oleh oknum pengelolanya.
Berdasarkan pantauan di lokasi pada Selasa, 14 Oktober 2025, suasana di sekretariat PKBM terlihat sepi dan tidak mencerminkan aktivitas belajar-mengajar yang semestinya.
Dugaan ketidaksesuaian data mulai mencuat setelah awak media melakukan investigasi dan mewawancarai sejumlah warga sekitar. Seorang warga yang enggan disebutkan namanya (Inisial A) mengungkapkan ketidaksanggupannya melihat kegiatan belajar di lokasi tersebut.
“Saya sebagai warga masyarakat di sini tidak pernah melihat adanya kegiatan, apalagi yang dikatakan banyak oleh pihak PKBM. Yang tahun sebelumnya iya ada, tapi tidak sampai jumlah siswa 315. Kemungkinan ada lah sekitaran 30 orang pak,” ujarnya.
Pernyataan warga ini berbanding terbalik dengan data yang terdaftar secara resmi. Data Dapodik (Data Pokok Pendidikan) yang disinkronisasi terakhir menunjukkan angka yang fantastis, yaitu mencapai 315 siswa. Namun, fakta di lapangan menunjukkan jumlah sebanyak itu tidak ada.
Saat dikonfirmasi, Ketua PKBM Nurul Iman, Jujun Junaedi, S.Pd., tidak memberikan penjelasan yang jelas dan justru terlihat berdalih, memperkuat dugaan adanya ketidakberesan.
Yang lebih memprihatinkan, dugaan penyelewengan juga terjadi pada dana Program Indonesia Pintar (PIP). Pada tahun 2024, tercatat 43 siswa dari PKBM tersebut yang menerima dana PIP dengan total nilai Rp 77.400.000.
Namun, dari jumlah tersebut, dana yang benar-benar dibagikan kepada siswa diduga hanya untuk 4 orang, dengan total sebesar Rp 7.200.000. Terdapat selisih dana yang sangat signifikan yang belum jelas pertanggungjawabannya.
Menyikapi temuan ini, masyarakat berharap pihak penegak hukum dan instansi terkait, seperti Dinas Pendidikan dan Inspektorat, segera turun tangan untuk melakukan pemeriksaan mendalam. Tindakan tegas diperlukan untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan dana negara dan praktik manipulasi data di PKBM Nurul Iman ini, guna memastikan dunia pendidikan bersih dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
Roni/HDS
