BuseronlineNews.com // Jakarta — Ketua Satgas Penertiban Gunung Botak, Djalaludin Salampessy, menegaskan bahwa pertemuan yang berlangsung di Jakarta terkait pengelolaan Gunung Botak bukan pertemuan gelap, melainkan bagian dari komunikasi terbuka untuk mencari langkah terbaik bagi daerah sesuai prosedur hukum yang berlaku.
Djalaludin menjelaskan, mekanisme pengelolaan Gunung Botak telah berjalan sesuai aturan. Pemerintah telah memberikan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) kepada 10 koperasi, dan selanjutnya koperasi-koperasi tersebut secara mandiri melakukan komunikasi dengan pihak mana pun yang ingin berinvestasi sebagai bapak/ibu angkat.
“Tidak ada campur tangan, tidak ada intervensi. Koperasi pemegang IPR menentukan sendiri bapak/ibu angkatnya. Itu hak mereka secara legal,” tegas Djalaludin, Selasa, (23/12/2025)
Ia juga meluruskan kronologi pertemuan yang kini menjadi sorotan. Djalaludin mengaku saat itu berada di Jakarta dalam rangka mendorong percepatan pembangunan Sekolah Rakyat di Maluku ke Kementerian Sosial. Pada Senin sore, ia dihubungi oleh Laode Ida untuk datang ke kantornya di kawasan Kemayoran.
“Saat saya tiba, sudah ada Camat Kayaeli, Bapak Ibrahim Wael, dan Bapak Salem Wael. Pembicaraan kami terbuka dan fokus pada langkah terbaik untuk pengelolaan Gunung Botak,” jelasnya.
Menurut Djalaludin, kehadiran unsur pemerintah justru menjadi bukti bahwa pertemuan tersebut bukan pertemuan gelap. Ia menegaskan, tidak ada agenda tersembunyi, tidak ada kesepakatan ilegal, dan tidak ada perencanaan di luar mekanisme pengelolaan IPR.
“Kalau pemerintah hadir, kalau pembicaraan dilakukan secara terbuka, lalu di mana letak ‘gelapnya’?” ujarnya.
Djalaludin menyesalkan munculnya pemberitaan yang menggiring opini tanpa konfirmasi langsung kepada pihak-pihak yang terlibat. Ia menilai, pemberitaan semacam itu berpotensi menyesatkan publik dan mencederai upaya penataan pengelolaan Gunung Botak yang tengah dibenahi secara legal dan bertahap.
“Harusnya setiap pemberitaan dikonfirmasi terlebih dahulu. Jangan membangun asumsi seolah ada pertemuan rahasia, padahal yang dibicarakan adalah kebaikan daerah dan kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Ia menutup dengan menegaskan komitmen Satgas Penertiban Gunung Botak untuk tetap bekerja transparan, taat hukum, dan berpihak pada kepentingan rakyat, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam berjalan sesuai prosedur dan tidak disandera oleh opini yang tidak berdasar.
(CS)
