Bengkalis – Dalam upaya meningkatkan kapasitas aparatur desa, Pemerintah Desa Kelemantan Barat mengikuti kegiatan bimbingan teknis yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkalis dengan tema “Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa yang Dikelola Menjadi Aset Desa.” Kegiatan yang berlangsung di Aula Gedung Pertemuan tersebut dinilai sangat bermanfaat dalam memperkuat pemahaman aparatur terkait proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai regulasi.
Pada kesempatan itu, Penjabat Kepala Desa Kelemantan Barat, Muhamad Nasir Rustam, tidak dapat menghadiri kegiatan karena bertugas di kecamatan. Sebagai gantinya, Sekretaris Desa, Edi Ismanto S, Pdi, hadir mewakili kepala desa, didampingi perangkat desa lainnya, mulai dari kepala urusan, kepala seksi, hingga para kepala dusun.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Dinas PMD Bengkalis, yaitu Sapri Wahyudi, A.Md, Koordinator Kabupaten Bidang Pembangunan, serta Wendy Septiwartin, ST, Spesialis Data Kabupaten Bidang Pembangunan. Keduanya menyampaikan materi penting terkait tata kelola pengadaan barang dan jasa, termasuk mekanisme pencatatan hingga pengelolaan aset desa.
Materi yang diberikan merupakan rangkaian dari kegiatan terkait Dana BKK Bermasa Kurang Bayar Tahun Anggaran 2024, yang penjelasan rinci awalnya telah disampaikan pada 7 Oktober 2025.
Mewakili Pj Kepala Desa, Sekretaris Desa Edi Ismanto S, Pdi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis, khususnya Bupati Bengkalis, atas tersalurkannya Dana BKK Bermasa Kurang Bayar dengan baik. Ia menegaskan bahwa berkat penyaluran dana tersebut, seluruh kegiatan desa dapat diselesaikan tepat waktu serta sesuai program yang telah direncanakan.
Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Bengkalis. Dengan tersalurnya dana ini, seluruh kegiatan dapat berjalan dan diselesaikan sesuai jadwal,” ujarnya.
Kegiatan peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat memperkuat profesionalitas aparatur Desa Kelemantan Barat dalam pengelolaan anggaran, aset, serta tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel.
Liputan wintoro
