CIANJUR – Lagi-lagi Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur disoroti publik perihal rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) karena tidak sebanding dengan adanya gelontoran anggaran dari pemerintah pusat, terutama aliran dana yang digelontorkan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mencapai puluhan miliar rupiah.
Namun anehnya, tidak ada satupun pihak Aparat Penegak Hukum (APH) menyentuh aliran dana tersebut, padahal beberapa sumber yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kalau data Dapodik yang diajukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) banyak yang diselewengkan karena tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, atau terjadinya mark up data.
Carut-marut data Dapodik PKBM di wilayah Kabupaten Cianjur ada indikasi kolaborasi antara pengelola lembaga, perusahaan/koperasi dengan oknum penilik Disdikpora.
Demikian halnya kolaborasi pengadaan kebutuhan para lembaga diharuskan belanja ke salah satu perusahaan yang telah ditunjuk oleh oknum dinas; tidak tahu malu padahal itu anggaran BOSP dari pemerintah pusat, tapi di bawah ramai dimainkan oknum dinas karena sarat dengan pundi-pundi emas yang menjanjikan.
Salah satu contoh oknum orang dinas berinisial “I.R” yang menjabat sebagai Plt. Penilik Kecamatan Haurwangi dengan gagahnya berdagang kebutuhan lembaga dengan cara intimidasi kepada kepala sekolah yang diharuskan belanja ke perusahaan Yudistira.
Bahkan menurut pengakuan salah satu ketua lembaga PKBM saat dikonfirmasi via telepon, penilik “I.R” dengan arogannya menyebutkan bahwa dirinya yang mempunyai otoritas atas masuknya perusahaan berdagang di sini.
Selain itu, penilik “I.R” bersama dengan salah satu warga mendirikan lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Hidayatul Mubtadin, di mana PKBM tersebut diduga kuat telah melakukan mark up data Dapodik.
Menurut pengakuan pengelola PKBM, Wiwin, saat ditemui jumlah siswa wajib belajar ada 60 siswa, namun dia sendiri tidak tahu kalau jumlah siswa di Dapodik tercantum menjadi 135 siswa, diduga di-up oleh oknum dinas I.R.
Hasil investigasi di lapangan, banyaknya keluhan lembaga PKBM atas oknum penilik I.R ini seperti saat ada bantuan dari pemerintah berupa Smart TV; dia mendatangi setiap lembaga PKBM yang mendapatkan bantuan dengan alasan monitoring, namun ujung-ujungnya minta duit.
Bahkan untuk mengurus perizinan Izin Operasional Pendidikan (IOP) lembaga, oknum I.R tersebut tak tanggung-tanggung meminta uang jutaan rupiah dengan alasan untuk perizinan tersebut.
Sementara itu, oknum penilik I.R saat ditemui di kantor Kordik sedang tidak ada di tempat, dan selanjutnya awak media menghubungi Kordik via telepon seluler.
Kordik mengatakan kalau dirinya dalam urusan PAUD dan PKBM tidak pernah ada koordinasi, dan membenarkan kalau oknum I.R tersebut masih menjabat sebagai Plt.
Salah satu penggiat pendidikan di Haurwangi, Mahram, mengatakan bahwa memang benar oknum I.R seperti itu, mumpung masih Plt tolong dipertimbangkan.
“Kami menghimbau kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur agar oknum tersebut dimutasikan, jangan ditugaskan di tempat kami, bila perlu kita ramai-ramai bikin somasi,” imbuhnya dengan tegas.
(Tim)
