BuseronlineNews.com // Kab. Buru – Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Gunung Botak, khususnya di Desa Widit, menjadi sorotan beberapa media. Namun yang perlu dipertanyakan adalah: mengapa sorotan itu seolah hanya tertuju pada Kepala Desa Widit? Padahal, fakta lapangan menunjukkan bahwa aktivitas PETI telah merambah sejumlah desa lain di Kecamatan Waelata dan Lolongguba, dan telah berlangsung sejak lebih dari satu dekade lalu.
Ini adalah bentuk tebang pilih dalam pemberitaan? Atau ada agenda lain di balik narasi tunggal yang menyudutkan kepala desa Widit?
Kepala Desa Widit telah dengan tegas membantah segala tuduhan keterlibatannya dalam pengelolaan maupun keuntungan dari aktivitas tong-tong ilegal di wilayahnya. Namun, pemberitaan terus saja digiring oleh beberapa media untuk menjadikan desa ini sebagai kambing hitam. Hal ini tidak hanya merusak nama baik pemerintahan desa, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap peran pers dalam menyajikan berita yang mestinya adil dan menyeluruh.
Sementara itu, desa-desa lain yang juga melakukan aktivitas serupa, nyaris tak terdengar disebut atau disorot. Padahal, jika kita bicara soal keberlangsungan PETI di Gunung Botak, maka ini adalah persoalan lintas wilayah, lintas aktor, bahkan lintas kepentingan — bukan hanya soal satu kepala desa.
Lebih memprihatinkan, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Maluku, apalagi dari Gubernur, untuk menyelesaikan masalah ini secara struktural. Gunung Botak butuh penanganan total — bukan hanya penertiban tambang ilegal, tapi juga restorasi lingkungan dan pengaturan ulang tata kelola tambang secara legal dan berkelanjutan. Tanpa upaya sistematis dari atas, masalah di bawah hanya akan terus berulang.
Tidak hanya menyangkut aspek legalitas, PETI di Gunung Botak juga menyisakan ancaman nyata terhadap lingkungan. Pencemaran merkuri di Sungai Anhoni yang bermuara ke Teluk Kayeli adalah bom waktu bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Ini bukan semata-mata urusan siapa yang menggali emas secara ilegal, tapi juga soal siapa yang membiarkan kerusakan terus terjadi tanpa kendali.
Maka dari itu, publik layak bertanya: ada apa sebenarnya di balik fokus berlebihan kepada kepala Desa Widit? Apakah ini upaya pengalihan isu? Atau ada aktor-aktor yang berkepentingan agar permasalahan besar ini tetap dikaburkan oleh narasi kecil yang menyudutkan satu pihak?
Penyajian berita oleh media harus dilakukan tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada yang dipilih untuk dikorbankan, sementara yang lain dibiarkan melenggang bebas.
Sudah saatnya pemerintah provinsi, dan aparat penegak hukum bertindak secara menyeluruh. Jika Gunung Botak ingin ditertibkan, maka seluruh pelaku dan wilayah yang terlibat harus disentuh. Tidak bisa lagi ada ruang untuk ketidakadilan. Kita butuh solusi, bukan kambing hitam.
( SH )
