Jakarta – Isu pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat menuai protes dari sejumlah kepala daerah.
Gubernur dari beberapa provinsi menyatakan keberatan atas pemangkasan anggaran yang dinilai mengganggu program pembangunan di tingkat lokal.
Merespons polemik tersebut, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan klarifikasi. Mendagri menegaskan bahwa pemangkasan TKD dilakukan bukan tanpa alasan.
Menurutnya, faktanya banyak pemerintah daerah yang masih melakukan pemborosan anggaran, dengan rincian yang tidak efisien, seperti mengadakan rapat berkali-kali melebihi kebutuhan.
Mendagri bahkan menyinggung adanya kasus-kasus korupsi yang terungkap melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT), yang menjadi indikasi kuat bahwa pengelolaan anggaran daerah belum sepenuhnya optimal.
Sebagai solusi, Mendagri menyarankan agar pemerintah daerah segera melakukan reformasi birokrasi dan mencari sumber pendapatan lain, terutama dengan mengoptimalkan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi guna meminimalisir dampak dari pemotongan TKD tersebut.
(Red)
