BuseronlineNews.com. Blora – Menanggapi adanya potongan vidio dari pernyataan salah satu anggota DPRD Blora Komisi D, Subroto dari PDIP, yang beredar di media sosial, yang berhubungan dengan program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) dari pemerintah, Kodim 0721/ Blora menggelar konferensi pers di Aula Makodim yang di hadiri sekitar 40 awak media Blora pada Senin ( 22/09/2025 )
Potongan vidio yang beredar tersebut berawal dari adanya penyediaan menu makanan dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) di wilayah Manggir Kecamatan Todanan, yang mana menu tersebut di nilai sangat minimalis dan tidak memenuhi standar gizi yang di butuhkan anak
Mengetahui hal tersebut, Komisi D DPRD Blora melakukan pemanggilan terhadap SPPG Manggir dan koordinator wilayah Blora untuk mengadakan klarifikasi
Rapat klarifikasi yang di hadiri oleh Wakil Ketua Komisi D, Achlip Nugroho Widhi Utomo dan seluruh anggota Komisi, di pimpin oleh Ketua Komisi D, Subroto pada Rabu ( 17/09/2025 ), berlangsung panas
Dalam klarifikasi tersebut, terekam vidio, Subroto terlihat geram dan emosi, sampai sampai mempertanyakan peran TNI dalam program MBG, bahkan dirinya sempat menyebut tidak masalah apabila dirinya di benci oleh jajaran TNI
Tak ingin potongan vidio tersebut semakin beredar luas di media sosial sehingga bisa memantik kesalahpahaman di masyarakat, Komandan Kodim 0721/ Blora Letkol Inf. Agung Cahyono yang di dampingi oleh Kepala Staf Kodim ( Kasdim ) Mayor Inf. Bani, Pasiter Kodim Kapten Inf. Maningsun dan Pasintel Kodim Lettu Arm. Gunawan, menjelaskan tentang peran dan fungsi jajarannya
” Kami mendapatkan kiriman potongan vidio dari awak media, namanya potongan, berarti kan tidak utuh. Saya yakin, pak Broto tidak bermaksud seperti itu. Pada intinya, kami TNI tidak akan membenci kepada siapapun, kami bekerja untuk rakyat.” ucapnya
Lebih lanjut Letkol Inf. Agung Cahyono dalam konferensi pers tersebut menegaskan bahwa tugas pokok TNI adalah menjadi pertahanan negara baik pada masa perang maupun damai. Di masa damai, TNI menjalankan operasi bina teritorial kewilayahan, termasuk mendukung program pemerintah
Hubungannya dengan program MBG dari pemerintah, TNI dalam hal ini Kodim, hanya memberikan pendampingan, melakukan monitoring dan pengawasan percepatan pelaksanaan program melalui Babinsa di masing masing desa, bukan menjadi penentu atau beking dapur penyedia menu
” Kami dari Kodim hanya memberikan pendampingan dan melakukan pengawasan melalui Babinsa di masing masing desa. Termasuk untuk menjadi SPPG, pendaftarannya juga langsung ke Badan Gizi Nasional ( BGN ) melalui online, yang memverifikasi pun juga langsung dari pusat, tidak lewat Kodim.” jelasnya
Selain itu Komandan Kodim 0721/ Blora, Letkol Inf. Agung Cahyono juga menambahkan bahwa saat ini sudah di bentuk Satgas Pengawas MBG Blora yang di ketuai oleh Wakil Bupati Blora Sri Setyorini, sedangkan dirinya bersama Kapolres Blora sebagai wakil ketua. Satgas ini nantinya akan membuka hotline pengaduan masyarakat
” Sekarang sudah di bentuk satgas, baru sebulan yang lalu, ketuanya Bu Wakil Bupati sedangkan saya dengan pak Kapolres menjadi wakilnya, ke depan satgas ini akan membuka hotline pengaduan masyarakat.” tambahnya
Masalah perjanjian antara sekolah dengan SPPG yang menuai sorotan karena di dalamnya ada pasal kerahasiaan jika ada kejadian luar biasa, Agung Cahyono secara tegas memastikan, perjanjian tersebut sudah di revisi oleh BGN yang di tuangkan dalam SK Nomor 63 tahun 2025 Tentang Juknis Banper Program MBG, yang mengganti pasal kerahasiaan dengan komitmen bersama mencari solusi apabila terjadi insiden luar biasa
” Sudah di revisi oleh BGN yang di tuangkan dalam SK Nomor 63 Tahun 2025 Tentang Juknis Banper MBG, yang mengganti pasal kerahasiaan dengan komitmen bersama mencari solusi apabila terjadi KLB.” pungkasnya
Untuk di ketahui bahwa sampai saat ini di Kabupaten Blora ada 49 SPPG yang sudah berjalan, atau 65% dari 73 target SPPG. ( Harti ).
