TAPUT – Proyek peningkatan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang dibiayai negara di wilayah Sumatera Utara kini menuai sorotan. Pasalnya, meski pekerjaan baru saja rampung, salah satu titik irigasi di Desa Padang Parsadaan, Kecamatan Pangaribuan, Kabupaten Tapanuli Utara, justru belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi, pekerjaan ini merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II Medan.
Kegiatan tersebut berada di bawah PPK Irigasi dan Rawa II, dengan fokus pada peningkatan dan rehabilitasi jaringan utama daerah irigasi kewenangan daerah di Provinsi Sumatera Utara.
Proyek ini mencakup 12 kabupaten, meliputi 29 daerah irigasi dan 1 daerah irigasi rawa. Dibiayai melalui APBN, pekerjaan dilaksanakan selama 107 hari kalender, berdasarkan kontrak Nomor HK.02.01/BBWS12.6.2/2025/09 tertanggal 15 September 2025.
Adapun pelaksana pekerjaan adalah PT. PP (Persero) Tbk sebagai kontraktor, dengan dukungan konsultan teknis dari PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
Namun demikian, kondisi di lapangan justru jauh dari harapan. Pada salah satu titik di Desa Padang Parsadaan, irigasi yang telah selesai dikerjakan tidak mampu mengalirkan air ke persawahan warga.
Akibatnya, para petani kesulitan mengairi lahan mereka. Sejumlah sawah terancam gagal panen, bahkan sebagian petani mengaku telah mengalami kerugian akibat tidak terpenuhinya kebutuhan air.
Warga setempat menyebutkan bahwa persoalan ini telah dilaporkan kepada pemerintah desa, mengingat irigasi tersebut sangat vital bagi keberlangsungan pertanian.
Kepala Desa Padang Parsadaan , Kecamatan Pangaribuan, saat dikonfirmasi membenarkan adanya laporan tersebut. Ia menyampaikan bahwa pihak desa telah meneruskan keluhan warga ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi.
“Kami sudah melaporkan ke BWS Provinsi, karena irigasi ini sangat dibutuhkan masyarakat,” ujarnya Kepala Desa Padang Parsadaan S Harahap .
Sementara itu, pihak BWS Provinsi disebut telah merespons laporan tersebut dan berjanji akan segera melakukan perbaikan. Namun hingga kini, perbaikan tersebut belum juga terealisasi.
Atas kondisi ini, masyarakat berharap sekaligus meminta dinas dan instansi terkait untuk segera turun tangan dan tidak berlarut-larut dalam penanganan masalah tersebut. Mereka menilai, keterlambatan perbaikan hanya akan memperparah kerugian petani.
Warga berharap ada langkah cepat dan konkret agar irigasi dapat segera difungsikan sebagaimana mestinya, sehingga lahan pertanian kembali mendapat pasokan air dan ancaman gagal panen dapat dihindari.
(TOGAR)
