BuseronlineNews.com // JAKARTA (31/08) – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai penjarahan rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya menjadi simbol hilangnya kepercayaan publik terhadap pejabat dan figur publik. Ia menyebut peristiwa itu sebagai alarm keras bahwa negara terlambat menghadirkan instrumen hukum untuk menjawab keresahan masyarakat.
“Ini bukan sekadar kriminalitas, tapi tanda publik sudah putus asa. Mereka tidak percaya lagi bahwa hukum bisa menelusuri dan menyita aset yang diduga bermasalah. Akhirnya masyarakat melampiaskan dengan cara sendiri, lewat penjarahan,” kata Hardjuno, Minggu (31/8).
Menurut dia, meski sudah banyak pejabat yang ditangkap karena korupsi, hal itu tidak pernah membuat jera kalangan elite politik maupun konglomerat hitam. “Buktinya, di saat rakyat kesusahan, anggota DPR tidak bisa menunjukkan empati. Dalam bahasa Jawa, roso. Rasa untuk ikut merasakan penderitaan rakyat itu hilang,” ujarnya.
Hardjuno menegaskan, RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi untuk mengembalikan “roso” tersebut. Dengan undang-undang ini, pelaku korupsi akan dimiskinkan melalui perampasan aset, sehingga menimbulkan rasa bersalah yang nyata. “Kalau pelaku dimiskinkan, muncul roso. Yang belum melakukan atau baru berniat akan berpikir seribu kali karena ada efek jera. Itulah cara mengembalikan amanah agar elite, termasuk DPR, benar-benar bekerja untuk rakyat,” katanya.
Sebelumnya, rumah Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa. Sejumlah barang dilaporkan hilang, termasuk koleksi pribadi dan perabot rumah tangga. Peristiwa serupa juga menimpa kediaman Eko Patrio di Jakarta Selatan dan rumah Uya Kuya di Jakarta Timur. Massa merangsek masuk dan membawa kabur barang-barang di dalam rumah.
Hardjuno menilai, kasus ini harus dibaca sebagai pesan politik sekaligus moral. Menurutnya, ketidakadilan ekonomi dan ketiadaan transparansi pejabat dapat dengan cepat memicu kerusuhan sosial.
“RUU Perampasan Aset bukan lagi opsi, tapi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, negara hanya akan dianggap absen dan arogan. Dengan itu, negara hadir menegakkan keadilan secara beradab, sekaligus mengembalikan roso di hati para pemimpin,” tegas Hardjuno.
Hardjuno Wiwoho: Penjarahan Rumah Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya Jadi Alarm Mendesak RUU Perampasan Aset
JAKARTA (31/08) – Pengamat Hukum dan Pembangunan, Hardjuno Wiwoho, menilai penjarahan rumah Ahmad Sahroni, Eko Patrio, dan Uya Kuya menjadi simbol hilangnya kepercayaan publik terhadap pejabat dan figur publik. Ia menyebut peristiwa itu sebagai alarm keras bahwa negara terlambat menghadirkan instrumen hukum untuk menjawab keresahan masyarakat.
“Ini bukan sekadar kriminalitas, tapi tanda publik sudah putus asa. Mereka tidak percaya lagi bahwa hukum bisa menelusuri dan menyita aset yang diduga bermasalah. Akhirnya masyarakat melampiaskan dengan cara sendiri, lewat penjarahan,” kata Hardjuno, Minggu (31/8).
Menurut dia, meski sudah banyak pejabat yang ditangkap karena korupsi, hal itu tidak pernah membuat jera kalangan elite politik maupun konglomerat hitam. “Buktinya, di saat rakyat kesusahan, anggota DPR tidak bisa menunjukkan empati. Dalam bahasa Jawa, roso. Rasa untuk ikut merasakan penderitaan rakyat itu hilang,” ujarnya.
Hardjuno menegaskan, RUU Perampasan Aset dapat menjadi solusi untuk mengembalikan “roso” tersebut. Dengan undang-undang ini, pelaku korupsi akan dimiskinkan melalui perampasan aset, sehingga menimbulkan rasa bersalah yang nyata. “Kalau pelaku dimiskinkan, muncul roso. Yang belum melakukan atau baru berniat akan berpikir seribu kali karena ada efek jera. Itulah cara mengembalikan amanah agar elite, termasuk DPR, benar-benar bekerja untuk rakyat,” katanya.
Sebelumnya, rumah Sahroni di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dijarah massa. Sejumlah barang dilaporkan hilang, termasuk koleksi pribadi dan perabot rumah tangga. Peristiwa serupa juga menimpa kediaman Eko Patrio di Jakarta Selatan dan rumah Uya Kuya di Jakarta Timur. Massa merangsek masuk dan membawa kabur barang-barang di dalam rumah.
Hardjuno menilai, kasus ini harus dibaca sebagai pesan politik sekaligus moral. Menurutnya, ketidakadilan ekonomi dan ketiadaan transparansi pejabat dapat dengan cepat memicu kerusuhan sosial.
“RUU Perampasan Aset bukan lagi opsi, tapi kebutuhan mendesak. Tanpa itu, negara hanya akan dianggap absen dan arogan. Dengan itu, negara hadir menegakkan keadilan secara beradab, sekaligus mengembalikan roso di hati para pemimpin,” tegas Hardjuno.
(Redaksi)
