CIANJUR, JAWA BARAT — Gelombang penolakan terhadap rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Hermina di wilayah Desa Nagrak, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, kian memanas.
Warga setempat bersama para tokoh masyarakat dan pemuda bersiap menggelar aksi demonstrasi besar-besaran menuju Kantor DPRD Kabupaten Cianjur dan Pendopo Bupati akibat minimnya transparansi dan ancaman dampak lingkungan.
Proyek yang dikerjakan oleh PT CMC tersebut memicu kontroversi tajam setelah muncul indikasi kuat bahwa Direktur Utama kontraktor pelaksana merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) aktif, yang dinilai berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam proses perizinan dan pelaksanaan proyek.
Selain isu birokrasi, warga mengkhawatirkan dampak fisik dari pembangunan tersebut yang berpotensi merusak ekosistem alam serta memicu bencana banjir di pemukiman sekitar.
Ketua Majlis Dzikir Tenangin yang juga menjabat sebagai Ketua RW di Desa Nagrak, Andri Bintang, menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat aspirasi masyarakat.
Dalam wawancara bersama awak media yang didampingi puluhan tokoh masyarakat dan pemuda, Andri menyampaikan penolakan keras terhadap proyek tersebut.
Nihil Perizinan dan Sosialisasi: Pihak pengembang dan instansi terkait dinilai tidak pernah melakukan sosialisasi terbuka, kajian ilmiah yang akurat, maupun permohonan izin lingkungan (Amdal/UKL-UPL) kepada warga terdampak.
Dugaan Main Mata Oknum Aparatur: Warga menduga adanya praktik “kongkalikong” secara tertutup antara oknum Kepala Desa, aparatur desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disinyalir kerap menggelar pertemuan rahasia tanpa melibatkan elemen masyarakat.
Konsolidasi Aksi Massa: Warga Desa Nagrak telah menggelar musyawarah besar dan sepakat untuk turun ke jalan menuntut pembatalan proyek pembangunan rumah sakit tersebut.
Kami atas nama warga tidak tahu-menahu mengenai rencana pembuatan RS Hermina ini. Berdasarkan aspirasi dari para tokoh dan pemuda, kami menolak dengan keras! Kami telah mengadakan pertemuan dan sepakat akan menggelar aksi demo besar-besaran ke Kantor Desa, Gedung Dewan (DPRD), hingga ke Pendopo Bupati Cianjur, tegas Andri Bintang di lokasi, Sabtu (29/8/2026).
Warga mendesak Pemerintah Kabupaten Cianjur dan aparat penegak hukum untuk turun tangan mengusut tuntas dugaan pelanggaran prosedur perizinan serta keterlibatan oknum PNS dalam proyek tersebut sebelum situasi di lapangan semakin tidak kondusif.
HDS/kh
