KUDUS, Pemerintah Kabupaten Kudus mengambil langkah tegas dengan menghentikan sementara operasional 15 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Penutupan ini dilakukan sebagai langkah evaluasi guna memastikan seluruh fasilitas memenuhi standar operasional yang ditetapkan, terutama terkait aspek lingkungan.
Wakil Bupati Kudus, Bellinda Birton, menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil setelah pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh bersama tim Satuan Tugas (Satgas) MBG serta para koordinator wilayah program. Hasil evaluasi menunjukkan adanya kendala administratif yang krusial di 15 lokasi tersebut.
Persoalan utama yang mendasari penutupan ini adalah belum dimilikinya izin Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL). Padahal, izin IPAL kini telah ditetapkan sebagai salah satu syarat mutlak bagi operasional dapur MBG demi menjaga kebersihan lingkungan sekitar.
“Permasalahannya sama, yaitu IPAL belum keluar. Karena itu, sementara ditutup sampai seluruh persyaratan dipenuhi dan perizinannya terbit,” tegas Bellinda saat memberikan keterangan terkait penghentian operasional tersebut.
Ia menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar formalitas, melainkan upaya serius untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program MBG yang kini memasuki tahun kedua. Jika tahun pertama berfokus pada pemerataan layanan, maka tahun ini pemerintah lebih menaruh perhatian pada standarisasi dan keamanan pangan.
Satgas MBG bersama koordinator wilayah saat ini tengah diterjunkan untuk memberikan pendampingan intensif. Tujuannya agar para pengelola dapur dapat segera melengkapi dokumen maupun syarat teknis yang dibutuhkan agar izin IPAL bisa segera diterbitkan.
Bellinda menambahkan bahwa evaluasi ini juga bertujuan untuk memastikan seluruh standar kebersihan dan pengelolaan limbah diterapkan dengan ketat. Hal ini dilakukan sebagai langkah mitigasi agar tidak terjadi persoalan kesehatan atau isu lingkungan di kemudian hari.
“Kami ingin memastikan seluruh dapur benar-benar memenuhi syarat. Tujuannya agar kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tidak terulang lagi,” tambahnya.
Terkait nasib para penerima manfaat selama penutupan berlangsung, Pemerintah Kabupaten Kudus telah menyiapkan skema darurat. Distribusi layanan akan dialihkan sementara ke dapur-dapur MBG lainnya yang masih beroperasi secara aktif.
Namun, pihak pemerintah mengakui bahwa proses transisi ini masih terus diupayakan agar berjalan lancar. Akibat proses penyesuaian tersebut, terdapat sebagian penerima manfaat yang harus bersabar karena layanan sempat terhenti sementara waktu.
“Nanti akan dialihkan ke SPPG yang masih beroperasi. Saat ini masih dalam proses penyesuaian,” jelas Bellinda mengenai mekanisme pengalihan distribusi makanan tersebut.
Tidak hanya soal limbah, Pemkab Kudus juga sedang berupaya melakukan standarisasi menu makanan secara nasional. Usulan mengenai menu seragam ini telah dikomunikasikan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dan tinggal menunggu payung hukum dari pemerintah pusat.
Bellinda mengungkapkan bahwa regulasi terkait standarisasi menu sudah berada di tahap akhir. Saat ini, pihaknya hanya tinggal menunggu proses penandatanganan dari pejabat berwenang agar aturan tersebut bisa segera diimplementasikan.
Begitu aturan ini diberlakukan, seluruh pengelola dapur wajib mengikuti pelatihan khusus mengenai penyusunan menu. Nantinya, setiap SPPG tidak lagi diperbolehkan menyusun menu secara bebas, melainkan harus patuh pada daftar menu yang telah ditetapkan secara terpusat.
Langkah ini diharapkan mampu menjamin nilai gizi yang diterima setiap siswa agar benar-benar merata dan sesuai standar kesehatan. Standarisasi pun akan menyasar bahan pendukung, termasuk produk susu kemasan yang diberikan kepada peserta didik.
Pemerintah berkomitmen agar setiap asupan yang diterima anak-anak di Kudus memiliki kualitas gizi yang terukur. “Kami ingin anak-anak mendapatkan makanan bergizi yang benar-benar sesuai standar. Jadi kualitas bahan pangan juga akan diperhatikan,” pungkasnya.
(Jimmy)
