BuseronlineNews.com // Blora – DPRD Kabupaten Blora Jawa Tengah menggelar rapat audiensi bersama Front Blora Selatan (FBS), unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam), Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta pihak PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) dan jajarannya, Selasa ( 02/06/2026 ).
Pertemuan berlangsung di Gedung PKPRI Kecamatan Kradenan sebagai upaya menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan proyek Pertamina di wilayah Blora Selatan.
Audiensi tersebut membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian warga, antara lain dampak sosial yang ditimbulkan oleh aktivitas proyek, kondisi dan kerusakan infrastruktur jalan akibat mobilisasi kendaraan proyek, kejelasan kompensasi bagi masyarakat terdampak, transparansi program Corporate Social Responsibility (CSR), hingga penggunaan jalur Kradenan–Pilang untuk mobilisasi alat berat proyek Pertamina.
Rapat dipimpin langsung oleh jajaran DPRD Kabupaten Blora, yakni Ketua Komisi B Jayadi, S.H., serta anggota Komisi C, H. M. Warsit, S.Pd., S.H., M.M., Munawar, S.H., dan Dian Bagus Styawan.
Dalam forum tersebut, berbagai pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan, masukan, serta harapan terkait dampak dan keberlangsungan proyek yang tengah berjalan.
Turut hadir dalam audiensi tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora, Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) Kabupaten Blora, Satlantas Polres Blora, Camat Kradenan, Camat Randublatung, Kepala Desa Mendenrejo, Kepala Desa Pilang, serta perwakilan dari HSE dan Humas Proyek Pertamina.
Selain itu, perwakilan perusahaan ekspedisi yang terlibat dalam mobilisasi alat berat juga hadir untuk memberikan penjelasan terkait operasional di lapangan.
Dalam audiensi tersebut, masyarakat melalui Front Blora Selatan menyampaikan harapan agar aktivitas proyek dapat berjalan dengan tetap memperhatikan keselamatan pengguna jalan, kondisi infrastruktur, serta kepentingan warga yang terdampak secara langsung maupun tidak langsung.
DPRD Kabupaten Blora menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai aspirasi masyarakat dan memastikan adanya komunikasi yang baik antara warga, pemerintah daerah, dan pihak perusahaan.
Pengawasan tersebut dilakukan agar proyek strategis nasional yang berlangsung di wilayah Blora dapat berjalan selaras dengan kesejahteraan masyarakat, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan infrastruktur publik, khususnya di kawasan Blora Selatan.
Melalui audiensi ini, diharapkan seluruh pihak dapat menemukan solusi yang konstruktif terhadap berbagai persoalan yang muncul, sehingga pelaksanaan proyek dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa mengabaikan hak dan kepentingan masyarakat setempat.( Harti ).
