Jakarta – Insiden yang menimpa Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, yang menjadi perhatian publik, terus bergulir di ranah politik dan hukum.
Keluarga korban dan anggota legislatif di DPR RI mendesak agar Kepolisian mengusut tuntas insiden tersebut hingga ke akar-akarnya, untuk memastikan adanya keadilan dan mencegah terulangnya kejadian serupa.
Selain aspek penegakan hukum, pemerintah juga bergerak cepat untuk menangani dampak insiden tersebut.
Komisi terkait di DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera menyiapkan tempat belajar darurat bagi para santri agar kegiatan pendidikan mereka tidak terganggu.
Di sisi lain, anggota Dewan juga memberikan perhatian serius terhadap masalah umum yang mendera ribuan pesantren, yakni terkait kelayakan dan perizinan bangunan.
Hal ini menjadi momentum untuk menyoroti urgensi Pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Pesantren guna mengawal program prioritas dan memastikan keamanan fasilitas pendidikan di pesantren di seluruh Indonesia.
(Red)
