Buseronlinenews com, Bogor- Hari kedua Pelatihan Administrasi Pertanahan yang digelar DPD KNPI Kabupaten Bogor di Damar Permata Cileungsi, Jumat (17/10/2025), kepada seluruh perangkat desa dan kelurahan, mendapat respon positif dari peserta pelatihan.
Pelatihan yang kali ini diadakan di wilayah timur Kabupaten Bogor diikuti 150 peserta dari 75 yang berasal dari Kecamatan Cileungsi, Jonggol, Klapanunggal, Cariu, Gunungputri, Sukamakmur dan Tanjungsari itu, menurut Ketua Pelaksana, Fahreza Anwar sangat antusias mengikuti kegiatan yang berkonsep diskusi panel tersebut.
“Alhamdulillah, kegiatan kedua kali ini juga mendapat respon positif dari seluruh peserta. Apalagi, konsep pelatihan yang kami laksanakan kali ini berbentuk diskusi panel, dimana, ada interaksi dua arah antara pemateri dengan seluruh peserta pelatihan,” ungkap Fahreza Anwar.
Fahreza menjelaskan, wilayah timur Kabupaten Bogor masih banyak lahan-lahan baik milik pemerintah maupun warga yang bersengketa. Sehingga, dengan dilaksanakannya pelatihan ini seluruh aparatur desa bisa mengerti dan mengetahui bagaimana menyelesaikan permasalahan sengketa lahan yang dihadapi.
“Karena memang, ternyata pelatihan seperti inilah yang para perangkat desa tunggu-tunggu. Terlebih lagi, mereka bisa komunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan pemateri yang kami hadirkan seperti Kementerian ATR/BPN serta DPKPP Kabupaten Bogor, dan mendapatkan pencerahan solusi yang baik dalam persoalan sengketa lahan,” jelas Fahreza.
Masih kata Fahreza, DPD KNPI Kabupaten Bogor sebagai wadah organisasi kepemudaan memiliki kewajiban serta peran dalam berkontribusi di bidang pembangunan, untuk itulah pelatihan pendataan administrasi pertanahan diadakan pihaknya.
Hal senada juga diutarakan Ketua DPD KNPI Kabupaten Bogor, Wahyudi Chaniago yang menilai perangkat desa di Bumi Tegar Beriman memang sudah seharusnya memahami tentang pendataan administrasi pertanahan ini.
“Jadi, dengan adanya pelatihan seperti ini, kami harapkan kedepannya tidak akan ada lagi permasalahan sengketa lahan terjadi di Kabupaten Bogor. Karena, perangkat desa dan kelurahan sudah mengerti dan memahami persoalan tersebut sehingga tidak akan ada lagi benturan antara pemerintah maupun masyarakat terkait lahan yang dipermasalahkan,” tutur Wahyudi.
Wahyudi menambahkan, DPD KNPI Kabupaten Bogor pun siap memberikan kontribusinya apabila pemerintah baik dari tingkat desa hingga kabupaten, menginginkan bantuan konsultasi kepada mereka mengenai administrasi pertanahan.
“Kami memiliki kader-kader yang mumpuni dalam berkontribusi untuk Kabupaten Bogor di seluruh aspek pembangunan, termasuk persoalan administrasi pertanahan. Sehingga, apa yang kami canangkan sebagai agen perubahan pembangunan bisa terealisasi,” pungkasnya.sumber Robby.
(zak)
