Buseronlinenews.com // Blora – Sinergitas lintas sektor yang melibatkan Komisi B DPRD Blora, Pemerintah Daerah, Aptri dan Komunitas dalam pembahasan rencana perluasan kawasan tebu 1.000 hektare di Kabupaten Blora tahun 2026, di laksanakan di ruang lobi DPRD Blora, Jum’at ( 08/05/2026 ).
Dalam diskusi yang berlangsung sangat gayeng dan penuh kekeluargaan, karena masing masing peserta saling memberikan feedback, di harapkan di akhir diskusi akan mendapatkan hasil yang baik untuk semua pihak
Diskusi yang di pimpin oleh Ketua Komisi B Jayadi bersama anggota, yakni Yuyus Waluyo, Siswanto, Setya Utama dan Ratna Panca Rini tersebut tidak hanya membahas percepatan tanam tebu di Kabupaten Blora, namun juga menyoroti ketepatan sasaran bantuan yang di salurkan oleh Pemerintah hingga kepastian nasib petani tebu setelah panen.
Kepala Dinas pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan ( DP 4 ) Kabupaten Blora ngaliman, pengurus Aptri Kabupaten Blora dan Komunitas Front Blora Selatan juga turut hadir di acara tersebut.
Dalam paparannya, Ngaliman menyampaikan bahwa pemerintah daerah optimis target perluasan lahan tebu 1.000 hektare TA 2026 dapat tercapai.
Menurutnya, sampai saat ini usulan lahan baru yang sudah masuk telah mencapai sekitar 350 hektare.
Ngaliman juga menambahkan, bantuan bibit yang di salurkan kepada para petani tebu di Blora berasal dari Pemerintah Pusat, DP 4 hanya menyalurkan, namun penyaluran bantuan tersebut melalui mekanisme usulan kelompok tani yang sebelumnya telah melalui proses verifikasi administrasi maupun pengecekan lapangan.
” Sebetulnya usulan yang masuk melalui kelompok tani itu sudah lebih, namun setelah di verivikasi dan di adakan cek lapangan, banyak yang tidak sesuai dengan kriteria, sehingga tidak bisa masuk, nah ini merupakan salah satu kendala juga .” terangnya.
Pemerintah daerah terus melakukan pengawalan agar distribusi bantuan benar-benar sampai kepada petani penerima bantuan
Di tengah optimisme Pemerintah Daerah, melalui Kepala DP4, Front Blora Selatan ( FBS ), Exy Agus Wijaya menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait pelaksanaan program pengembangan tebu di Kabupaten Blora.
Dirinya enekankan pentingnya transparansi dan validasi data penerima bantuan.
Selain itu, Exy juga meminta, program pengembangan tebu tidak hanya berorientasi pada target luasan lahan atau serapan anggaran, melainkan benar-benar menjawab kebutuhan riil petani di lapangan.
Persoalan klasik yang selama ini kerap dihadapi petani tebu mulai dari ketidakjelasan penyerapan hasil panen hingga potensi kerugian akibat lemahnya tata distribusi, juga masuk dalam catatannya.
Tak lupa, FBS juga meminta Pemerintah memastikan adanya ukuran keberhasilan yang jelas termasuk identitas penerima bantuan, luas lahan garapan, produktivitas tanam, serta jaminan pasar bagi hasil panen petani.
Dengan adanya berbagai masukan dari pihak pihak terkait di harapkan, pembahasan rencana perluasan kawasan tebu 1.000 hektare di Blora, yang melibatkan lintas sektor ini menjadi ruang evaluasi dengan tujuan akhir bisa meningkatkan kesejahteraan para petani tebu. ( Harti ).
