BOBOR – Sejumlah warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Cibadak, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, mengeluhkan adanya pemotongan dana bantuan sosial yang mereka terima. Potongan diduga dilakukan oleh pendamping program setempat.
Kekecewaan tersebut salah satunya dirasakan oleh seorang penerima manfaat dan selama ini belum pernah pegang buku rekening ataupun ATM nya. Pada Selasa (4/11/2025), keluarga tersebut seharusnya menerima dana PKH sebesar Rp 375.000.
Namun, uang yang akhirnya diberikan ke tangan penerima hanya Rp 320.000. Keluarga penerima menyebut, dari selisih Rp 55.000 tersebut, Rp 15.000 dikenakan untuk biaya administrasi, Rp 20.000 untuk pembayaran Iuran Kesehatan Semesta (IKS), dan Rp 20.000 lainnya disisihkan untuk pendamping.
“Yang Rp 15 ribu katanya buat bayar admin, yang Rp 20 ribu lagi buat bayar IKS dan Rp 20 ribu buat pendamping,” kata salah seorang keluarga penerima, seperti diungkapkan berdasarkan keterangan yang diterima.
PKH sendiri merupakan program bantuan sosial tunai dari pemerintah bagi keluarga miskin dan rentan, dengan besaran yang telah ditetapkan. Untuk komponen Anak Usia Dini (0-6 Tahun) sebesar Rp 3.000.000 per tahun, Anak SD/sederajat Rp 900.000 per tahun, Anak SMP/sederajat Rp 1.500.000 per tahun, dan Anak SMA/sederajat Rp 2.000.000 per tahun. Penyalurannya dilakukan secara bertahap.
Menanggapi hal ini, S, sang pendamping PKH yang bertugas di Desa Cibadak, membenarkan adanya potongan. Namun, ia menegaskan bahwa potongan sebesar Rp 15.000 hingga Rp 20.000 adalah untuk biaya administrasi yang besarnya tergantung agen penyalur.
S yang mengaku baru bertugas di desa tersebut selama dua bulan juga membantah langsung menangani penyaluran uang. “Karena yang memberikan uang kepada penerima itu adalah agen, jadi bukan saya. Biasanya ada laporan kepada saya,” ujarnya.
Ia mengaku belum sepenuhnya memahami persoalan yang terjadi. Menurut S, pencairan yang terjadi pada Selasa lalu merupakan penyaluran tahap pertama yang ditanganinya di Desa Cibadak.
“Nanti saya akan pertemuan kelompok dulu menyikapi permasalahan ini, karena saya juga ingin tahu,” pungkas S.
Hingga berita ini diturunkan, pihak berwenang di Kecamatan Sukamakmur maupun Dinas Sosial Kabupaten Bogor belum dapat dikonfirmasi mengenai temuan dugaan pemotongan dana PKH ini. Warga berharap adanya kejelasan dan penyaluran dana bantuan yang tepat sasaran tanpa ada potongan yang tidak semestinya.
HDS/Najib
