CIANJUR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat sekaligus Sekretaris Fraksi NasDem, H. Onnie Soerono Sandi, S.E., melaksanakan kegiatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah Pemilihan (Dapil) Cianjur 3 pada Jumat (3/7/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Desa Ciloto, Jalan Raya Ciloto Km 86, Kampung Bondol, Kecamatan Cipanas ini dihadiri oleh sejumlah tokoh masyarakat dan perangkat desa, termasuk Kepala Desa Ciloto, Marwan, yang menyambut baik kedatangan wakil rakyat tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Onnie Soerono menegaskan bahwa kegiatan pengawasan merupakan kewajiban konstitusional yang melekat pada lembaga legislatif. Landasan hukum yang kuat mengamanatkan dewan untuk menjalankan fungsi pengawasan, terutama dalam hal penganggaran dan pelaksanaan kebijakan publik.
“Yang pertama adalah kewajiban kita, apalagi kawan-kawan yang duduk di lembaga legislatif. Memang diatur oleh undang-undang untuk bisa melakukan pengawasan. Tugas dewan itu adalah pengawasan, budgeting, dan legislasi. Semua itu harus kita lakukan karena sudah ada landasan hukumnya,” tegas Onnie di hadapan warga .
Selain mengawal anggaran, Onnie juga menyoroti pentingnya kepastian hukum bagi para anggota legislatif. Terkait isu pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh wakil rakyat, ia menekankan bahwa penegakan hukum harus berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Onnie mengingatkan pentingnya asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) yang mengharuskan setiap orang, termasuk anggota dewan, diperlakukan adil sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
“Yang kedua, terkait bagaimana ketika menemukan anggota legislatif yang melakukan pelanggaran, kita serahkan kepada hukum. Namun, sebelum jatuh vonis, kita tidak boleh mendahului keputusan pengadilan karena dalam hukum ada yang namanya asas praduga tak bersalah. Semua orang berhak untuk membela diri atas apa yang diduga kepada dirinya,” jelasnya.
Salah satu fokus utama pengawasan yang dilakukan Onnie Soerono adalah program Universal Health Coverage (UHC) yang digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.
Ia menyatakan bahwa meskipun Partai NasDem saat ini tidak berada dalam koalisi pemerintahan di tingkat nasional, namun di tingkat Kabupaten Cianjur, NasDem adalah bagian dari koalisi yang mendukung kebijakan Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian.
“Kami saat ini tidak berada dalam koalisi pemerintahan pusat, kecuali dengan pemerintah kabupaten. Di Kabupaten Cianjur, NasDem adalah partai koalisi, jadi tentunya kami akan mendukung segala kebijakan pemerintahan Kabupaten Cianjur yang baik.
Seperti kemarin, Pak Bupati sudah menggulirkan UHC. Ini mendukung bagaimana menjamin kesehatan masyarakat Cianjur, karena beliau memang background-nya kesehatan, jadi otomatis untuk masyarakat,” ungkap Onnie.
Dukungan terhadap UHC ini sejalan dengan pencapaian Kabupaten Cianjur yang telah meraih status UHC Prioritas. Dengan status ini, lebih dari 2,6 juta warga Cianjur dapat mengakses layanan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan hanya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) .
Kepala Desa Ciloto, Marwan, memberikan apresiasi atas kedatangan anggota dewan yang dinilai mampu menjembatani aspirasi warga dengan pemerintah daerah dan provinsi. Ia berharap sinergi antara legislatif dan eksekutif ini dapat terus ditingkatkan untuk kemajuan Desa Ciloto dan masyarakat Cianjur pada umumnya .
Kegiatan pengawasan yang berlangsung mulai pukul 09.00 WIB hingga selesai ini berjalan dengan lancar dan penuh dialog, menegaskan komitmen DPRD Jawa Barat untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke tingkat desa.
(Oding/Jib)
