CIANJUR – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, Abdul Karim, SH, menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahun Anggaran 2026 di Aula Desa Cirumput, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Senin (7/9/2026).
Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Desa Cirumput Beni Irawan, SH, Babinsa, Ketua PAC Partai Gerindra Kecamatan Cugenang, Ketua DPD, Ketua LP, Ketua Karang Taruna, kader Posyandu, PKK, serta masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Abdul Karim menegaskan bahwa kehadirannya adalah untuk menjalankan fungsi pengawasan melekat sebagai wakil rakyat.
Ia menyoroti dua aspirasi utama yang mengemuka dari masyarakat: tuntutan kenaikan insentif kader posyandu sebesar 100% dan perbaikan infrastruktur jalan sepanjang 600 meter.
“Kegiatan pengawasan ini untuk mengetahui apa saja bantuan dari provinsi yang sudah dan belum turun.
Jika ada kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi, saya akan menyuarakannya ke Pak Gubernur dan dibahas di komisi,” tegas Abdul Karim di hadapan warga .
Merespons keluhan kader posyandu, Abdul Karim mengungkapkan bahwa kenaikan insentif yang diharapkan mencapai Rp200.000, namun realisasi di lapangan masih jauh dari angka tersebut. “Saya akan bantu komunikasikan ke pemerintah kabupaten.
Saya paham kondisi APBD Cianjur yang sedang defisit, tapi kita lihat apakah ini masalah anggaran atau belum dianggarkan,” ujarnya.
Isu serupa mengenai ketidakpastian insentif kader juga menjadi sorotan di berbagai daerah di Cianjur belakangan ini .
Sementara itu, Kepala Desa Cirumput, Beni Irawan, SH, menyampaikan apresiasi atas kedatangan anggota DPRD.
Menurutnya, kehadiran langsung dewan di tengah masyarakat sangat penting untuk menjembatani komunikasi antara warga dan pemerintah provinsi.
“Kami menyampaikan aspirasi tentang pembangunan yang sudah maupun yang belum terselesaikan.
Salah satunya janji pembangunan jalan penghubung Desa Cirumput dan Desa Nagrak yang masih menjadi PR,” ungkap Beni.
Warga setempat selama ini memang telah berulang kali menyuarakan kondisi jalan yang memprihatinkan dan membahayakan pengguna jalan .
Menutup kegiatan, Abdul Karim, SH, memastikan akan mengawal tuntas aspirasi tersebut.
“Ini bukan anggaran besar. Saya rasa 600 meter jalan bukan masalah besar. Insya Allah akan saya sampaikan ke gubernur agar segera diberikan bantuan,” pungkasnya.
(Oding/Jib)
