BuseronlineNews.com | Kemang Jakarta Selatas, 08 November 2026 – KH.MATSANI ABDURAHMAN Ketum Forum Pemersatu Nasional Republik Indonesia.
Pernyataan sikap dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen sipil memang terus mengalir menyusul terungkapnya skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto pada awal November 2026. Kasus interseptasi
komunikasi tanpa prosedur resmi ini dinilai sebagai pelanggaran serius yang mengancam stabilitas keamanan nasional.
Secara umum, kecaman keras terhadap tindakan penyadapan ini didasari oleh beberapa poin krusial berikut:
– Indikasi Tindakan Makar: Lembaga negara seperti Kementerian Sekretaris Negara (Kemensetneg) dan Badan Intelijen Negara (BIN) secara tegas menyatakan bahwa penyadapan terhadap kepala negara dikategorikan sebagai perbuatan yang mengarah pada tindakan makar.
– Penyalahgunaan Fasilitas Negara: Publik dan para tokoh menyayangkan penggunaan alat canggih milik negara, seperti sistem Lawful Interception Management System (LIMS) Polri, untuk agenda klandestin yang berada di luar koridor penegakan hukum.
– Pelanggaran Hukum Berat: Tindakan oknum yang terlibat dijerat dengan pasal berlapis, mulai dari Undang-Undang ITE hingga pasal-pasal keamanan negara dalam KUHP dengan ancaman hukuman pidana yang sangat berat.
Saat ini, kasus tersebut telah memasuki ranah hukum pidana. Bareskrim Polri telah menetapkan sejumlah perwira tinggi sebagai tersangka, termasuk mantan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Proses hukum yang berjalan mendapat pemantauan ketat dari DPR RI dan lembaga pengawas seperti Kompolnas guna memastikan pengusutan tuntas hingga ke akar masalahnya.
KH. MATSANI ABDURAHMAN sebagai Ketua Umum Forum Pemersatu Nasional.
Menyampaikan keprihtinan mendalam atas beredarnya berita tentang penyadapan terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.
Sucipto buseronlinenews.com.
