CIANJUR – Di balik dinginnya malam dan teriknya siang di Kampung Kiaramenyan, Desa Sirnagalih, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, sebuah gubuk sederhana berdiri jauh dari kata layak.
Di sanalah Supian (52) dan istrinya, Hena (32), bertahan hampir enam tahun, menjalani hidup penuh keterbatasan dengan satu harapan yang tak pernah padam: memiliki rumah layak untuk ditinggali.
Dinding rapuh, atap bocor, dan konstruksi bangunan yang tidak lagi memenuhi standar keselamatan menjadi pemandangan sehari-hari. Keterbatasan ekonomi membuat keduanya tak mampu memperbaiki rumah secara mandiri.
“Selama hampir enam tahun, saya dan istri tetap bertahan di rumah sederhana ini meski kondisinya sangat memprihatinkan,” ujar Supian, Kamis (12/10/2026).
Supian mengungkapkan, penghasilan yang jauh dari cukup membuat impian memperbaiki rumah sulit diwujudkan. Baginya, tempat tinggal layak bukan kemewahan, melainkan kebutuhan dasar.
“Kami berharap ada perhatian dari pemerintah, baik Pemkab Cianjur maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat, agar saya bisa mendapatkan bantuan untuk memperbaiki rumah,” harapnya.
Harapan itu tertuju pada program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang hingga kini belum terealisasi. Penantian panjang menjadi beban tersendiri bagi pasangan yang telah lama bersabar.
“Saya berharap pemerintah dapat melihat langsung kondisi kami, agar impian memiliki rumah lebih layak tidak kembali menjadi penantian panjang,” ucapnya.
Sekretaris Desa Sirnagalih, Rahmat Taufik, mewakili Kepala Desa Sugiono, mengaku pihaknya telah mengajukan bantuan perbaikan rumah melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau Rutilahu.
“Kami telah berupaya mengajukan bantuan untuk perbaikan rumah pasangan tersebut,” ujarnya.
Namun, Rahmat berharap pengajuan itu tidak berhenti pada tahap pendataan atau administrasi semata. Menurutnya, diperlukan tindak lanjut nyata dari pemerintah kabupaten maupun provinsi.
“Saya berharap pengajuan Rutilahu tidak berhenti sebatas pendataan. Ada tindak lanjut nyata agar warga kami yang benar-benar membutuhkan bisa segera mendapatkan tempat tinggal yang lebih aman dan layak,” tegasnya.
Kisah Supian dan Hena bukan kasus tunggal. Di berbagai pelosok daerah, masih banyak keluarga hidup dalam kondisi rumah tidak layak huni akibat keterbatasan ekonomi.
Program Rutilahu dan BSPS menjadi instrumen penting pemerintah, namun realisasi yang lambat serta birokrasi panjang kerap membuat warga menunggu bertahun-tahun.
Padahal, rumah layak huni merupakan indikator kesejahteraan mendasar. Rumah aman dan sehat tidak hanya melindungi penghuni dari cuaca ekstrem, tetapi juga berdampak pada kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup.
Bagi Supian dan Hena, harapan itu masih menyala. Mereka percaya suatu hari nanti ada uluran tangan yang datang mengubah gubuk sederhana mereka menjadi rumah yang benar-benar layak disebut rumah.
(Asep/HDS)
