JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) resmi menggeser fokus dan reorientasi strategi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Ke depan, intervensi bantuan gizi akan diprioritaskan secara masif ke wilayah-wilayah yang mencatatkan tingkat prevalensi stunting (tengkes) kategori tinggi hingga sangat tinggi.
Langkah taktis ini diambil guna memastikan distribusi bantuan pangan bergizi tepat sasaran sekaligus mempercepat penurunan angka tengkes pada kelompok rentan di daerah-daerah yang paling membutuhkan.
Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa kebijakan baru ini dirumuskan berdasarkan basil pemetaan komprehensif yang mengacu pada data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024. Dari data tersebut, BGN mengidentifikasi peta kerentanan gizi nasional yang terbagi dalam empat kategori daerah:
- Sangat Tinggi: 92 kabupaten/kota
- Tinggi: 220 kabupaten/kota
- Sedang: 182 kabupaten/kota
- Terendah: 20 kabupaten/kota
“Selain terus mengevaluasi dan memperkuat program yang sedang berjalan, fokus utama kami saat ini adalah menyiapkan intervensi gizi secara langsung dan presisi. Perhatian penuh kami curahkan ke daerah-daerah dengan kasus stunting yang masih tergolong tinggi dan sangat tinggi,” ujar Sudaryono saat memberikan keterangan resmi di Gedung BGN, Jakarta, Rabu (29/7/2026).
Optimalisasi Dapur Gizi dan Integrasi Data NIK
Guna merealisasikan prioritas tersebut, BGN menjadikannya sebagai basis penetapan lokasi serta percepatan aktivasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau fasilitas dapur MBG.
Dalam skenario operasionalnya, BGN akan memprioritaskan pemanfaatan infrastruktur yang sudah ada di kawasan berisiko tinggi sebelum membangun fasilitas baru.
“Kami cek wilayah dengan angka stunting tinggi dan sangat tinggi. Jika di daerah itu sudah tersedia dapur MBG, maka akan langsung kami aktivasikan. Namun jika belum ada, daerah tersebut akan menjadi prioritas utama pembangunan,” tegas Sudaryono.
Tak hanya bergantung pada penyediaan sarana fisik, BGN juga memperkuat akurasi penerima manfaat dengan mengintegrasikan data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Bekerja sama erat dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BGN dapat memantau secara langsung status gizi penerima sasaran—mulai dari bayi bawah lima tahun (balita), anak usia sekolah, hingga ibu hamil—serta memastikan status penerimaan manfaat MBG secara real-time.
Pemerataan ke Wilayah Indonesia Timur
Di sisi lain, BGN memastikan bahwa daerah yang selama ini telah menjalankan program MBG dengan lancar dan efektif akan tetap dipertahankan serta ditingkatkan kualitas layanannya.
Sudaryono juga menepis kekhawatiran soal ketimpangan jangkauan wilayah. Pihaknya menegaskan komitmen untuk meratakan jangkauan MBG ke kawasan Indonesia Timur yang membutuhkan perhatian mendesak, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku.
“Upaya pembenahan dan pemerataan ini berlaku nasional. Baik di Papua, NTT, Maluku, maupun daerah lainnya yang teridentifikasi dalam peta kerentanan, semuanya menjadi fokus yang harus segera dan wajib kami tangani,” pungkasnya.
