Kuningan — Senyapnya respons terhadap temuan PHP BPK 2024 di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Kuningan kini memantik kecurigaan publik.
Alih-alih bergerak cepat, penanganan dugaan penyimpangan justru terkesan melambat—bahkan stagnan.
Di balik itu, muncul dugaan kuat adanya konflik elit dan tarik-menarik kepentingan yang belum terselesaikan.
Sejumlah sumber yang berkembang menyebutkan, dinamika di internal Disdik tidak sepenuhnya solid.
Perbedaan sikap dalam menyikapi temuan tersebut diduga memicu ketegangan tersendiri, terutama terkait langkah apa yang harus diambil: membuka secara terang atau meredam situasi.
Situasi makin kompleks ketika sorotan mengarah ke DPRD Kabupaten Kuningan.
Hingga kini, belum terlihat langkah politik tegas seperti pembentukan Panitia Khusus (Pansus), padahal dorongan publik terus menguat.
Ketua FORMASI, Manap Suharnap, menyebut kondisi ini tidak wajar dan membuka ruang spekulasi.
“Kalau lembaga pengawas diam dalam kasus sebesar ini, publik berhak bertanya: ada apa? Jangan sampai muncul kesan ada yang sedang dijaga,” tegasnya.
Nada lebih keras disampaikan Aris Munandar, ia bahkan menyinggung potensi adanya relasi kepentingan yang membuat langkah pengawasan tidak berjalan maksimal.
“Jangan sampai DPRD terjebak dalam konflik kepentingan. Kalau pengawasan mandek, publik pasti mencurigai adanya ‘main mata’. Ini yang harus dijawab,” ujarnya.
Tarik-Menarik Kepentingan: Dibongkar atau Dikompromikan?
Di tengah tekanan yang terus meningkat, muncul dua arus kuat dalam dinamika penanganan kasus ini:
Kelompok yang mendorong pembongkaran total menginginkan transparansi penuh, termasuk pembentukan Pansus dan membuka semua data.
Kelompok yang diduga memilih pendekatan “pendinginan” dengan alasan stabilitas, namun berpotensi menimbulkan kesan kompromi.
Dua arus ini disebut-sebut tidak hanya terjadi di internal Disdik, tetapi juga merembet ke lingkaran politik di DPRD.
“Kalau benar ada tarik-menarik seperti ini, maka yang jadi korban adalah kebenaran itu sendiri,” ujar Manap.
Jalur Hukum Mengintai.
FORMASI dan Gerakan Anti Maksiat menegaskan bahwa jika jalur politik tidak berjalan, maka jalur hukum harus diambil.
“Kalau ini terus didiamkan, maka aparat penegak hukum harus turun. Kepolisian, kejaksaan, bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak boleh menunggu,” tegas Moris.
Mereka menilai nilai temuan dan pola yang ada sudah cukup untuk menjadi pintu masuk penyelidikan lebih dalam, setidaknya pada tahap klarifikasi dan pendalaman.
DPRD di Ujung Ujian Integritas.
Situasi ini kini menjadi ujian terbuka bagi DPRD: apakah tetap diam di tengah badai, atau mengambil risiko politik untuk membongkar dugaan yang ada.
“Ini bukan soal berani atau tidak, tapi soal integritas. DPRD itu wakil rakyat, bukan wakil kepentingan,” sindir Manap.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD memiliki instrumen kuat seperti hak interpelasi yang seharusnya bisa digunakan dalam situasi seperti ini.
Publik Mengamati, Tekanan Bisa Meledak.
Dengan eskalasi isu yang terus naik, publik kini berada dalam posisi menunggu sekaligus mengawasi.
Jika tidak ada langkah nyata dalam waktu dekat, bukan tidak mungkin tekanan akan berubah menjadi gerakan yang lebih besar.
“Kalau ini dikubur, maka yang terkubur bukan hanya kasusnya, tapi juga kepercayaan publik,” pungkas Moris.
(Tim)
