CIANJUR – Ketegangan antara warga Desa Cipendawa, Kabupaten Cianjur, dengan pengembang proyek panas bumi (geothermal) di kawasan Pasir Cina kembali memanas. Koordinator gerakan penolakan, Aryo, menyatakan sikap yang jauh lebih tegas: tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau kompromi, termasuk penolakan terhadap segala bentuk kompensasi.
“Tak ada lagi alat berat yang masuk di jalur penolakan geothermal. Tindakan kita mungkin akan lebih radikal, tapi tetap secara kondusif,” tegas Aryo, yang juga koordinator Suryakencana, Rabu (14/1/26). Pernyataan ini menandai eskalsei gerakan masyarakat yang telah berlangsung lama.
Konflik mencapai puncak baru hari ini saat musyawarah desa yang dihadiri warga justru menjadi pemicu kepanikan. Aryo mengungkapkan, di tengah-tengah musyawarah, alat berat proyek tiba-tiba diaktifkan kembali.
“Tadi sempat ke desa untuk musyawarah desa. Di separuh waktu ternyata alat berat diaktifkan, jadi masyarakat bubar dan lari ke sini. Terutama ibu-ibu yang emosinya tidak terkendali,” jelasnya, menggambarkan situasi mencemaskan yang terjadi di lapangan.
Lebih lanjut, Aryo menegaskan sikap mutlak warga. Mereka menolak penggunaan akses jalan di RW 02 dan RW 03 Pasir Cina untuk kepentingan proyek, tanpa syarat apa pun.
“Untuk akses jalan di RW 02 dan 03 Pasir Cina, kita tolak tanpa syarat dan tanpa kompromi. Artinya kita tidak menerima kompensasi. Ini memang membingungkan bagi masyarakat, tapi ya beginilah adanya,” tegasnya.
Pernyataan ini sekaligus menepis anggapan bahwa penolakan hanya berkutat pada masalah ganti rugi materi atau akses. Aryo menekankan bahwa inti perjuangan mereka adalah pelestarian lingkungan.
“Penolakan geothermal ini intinya kami menjaga Gunung Gede Pangrango. Bukan masalah akses, bukan masalah garapan,” pungkasnya. Hal ini menunjukkan akar penolakan yang berlandaskan kekhawatiran ekologis terhadap kawasan konservasi dan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang berdekatan.
Situasi ini menempatkan proyek geothermal di Pasir Cina di titik buntu. Di satu sisi, proyek energi terbarukan didorong pemerintah pusat. Di sisi lain, penolakan akar rumput yang terorganisir dan kini mengancam aksi radikal, menguatkan isu lingkungan, menuntut perhatian seratus dari semua pihak untuk mencegah benturan yang tidak diinginkan.
(Oding/AS)
