JAKARTA – Kebijakan hilirisasi mineral dan batu bara (minerba) digadang-gadang sebagai lokomotif ekonomi baru Indonesia.
Namun, di balik narasi ambisius peningkatan nilai tambah dan devisa negara, sebuah fenomena tak kasat mata mulai membebani rumah tangga di daerah-daerah penghasil minerba: melonjaknya harga kebutuhan pokok akibat tekanan infrastruktur dan distribusi yang jarang disorot.
Analisis mendalam menemukan bahwa “biaya sosial tersembunyi” dari hilirisasi ini bermanifestasi dalam bentuk inflasi pangan lokal, yang dipicu oleh dua faktor utama: perebutan jalur logistik dan distorsi distribusi energi.
Pembangunan smelter dan peningkatan intensitas penambangan di berbagai daerah, seperti di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku Utara, memicu lalu lintas masif truk-truk pengangkut bijih mineral.
Truk-truk raksasa ini, yang mengangkut berton-ton nikel atau bauksit, kini mendominasi jalan-jalan utama. Ironisnya, jalan-jalan ini seringkali juga merupakan arteri vital distribusi komoditas pangan dari petani atau nelayan ke pasar lokal.
“Kami sering terjebak macet berjam-jam karena banyaknya truk tambang. Jalanan juga cepat rusak parah, jadi ongkos operasional angkut sayur jadi berkali-kali lipat,” keluh seorang pedagang sayur di Kendari yang enggan disebut namanya.
Kerusakan jalan dan kemacetan tidak hanya memperlambat pasokan, tetapi juga secara langsung melambungkan biaya transportasi pangan, yang pada akhirnya dibebankan kepada konsumen akhir.
Data dari beberapa pasar di sekitar area pertambangan menunjukkan kenaikan harga sayuran dan beras yang lebih signifikan dibandingkan rata-rata inflasi nasional, di mana faktor logistik menjadi kontributor utamanya.
Kondisi ini memperparah daya beli masyarakat lokal yang pendapatannya tidak selalu sejalan dengan laju inflasi.
Ancaman kedua datang dari distorsi distribusi bahan bakar minyak (BBM), khususnya solar bersubsidi. Kebutuhan energi industri smelter yang sangat besar seringkali menimbulkan tekanan pada pasokan BBM di daerah.
Meskipun industri seharusnya menggunakan BBM non-subsidi, praktik di lapangan menunjukkan adanya penyerapan atau kebocoran yang memicu kelangkaan di SPBU lokal.
“Nelayan harus antre berjam-jam untuk dapat solar. Kadang sampai tidak melaut karena keburu malam atau solar habis.
Otomatis, hasil tangkapan kurang, harga ikan jadi mahal,” tutur kepala desa di sebuah pesisir timur Sulawesi.
Fenomena ini tidak hanya menyulitkan nelayan dan petani yang bergantung pada solar bersubsidi, tetapi juga secara langsung mendorong inflasi pada komoditas pangan seperti ikan segar, yang merupakan protein utama masyarakat.
Ekonom pembangunan, Dr. Budi Santoso, mengistilahkan kondisi ini sebagai “biaya sosial yang tidak tercatat” dari hilirisasi.
“Keuntungan devisa yang besar dari ekspor produk olahan nikel memang menggiurkan. Namun, kita harus menghitung dampak di level mikro.
Jika harga pangan naik terus menerus, itu sama saja dengan memangkas daya beli masyarakat dan bisa memicu ketidakstabilan sosial,” jelasnya.
Fenomena ini mengingatkan pada ‘Dutch Disease’, di mana fokus berlebihan pada satu sektor industri yang booming (dalam hal ini minerba) justru mengabaikan dan merugikan sektor-sektor penopang ekonomi rakyat seperti pertanian dan perikanan.
Pemerintah didesak untuk mengintegrasikan kebijakan hilirisasi dengan strategi mitigasi yang lebih holistik:
Tanpa penanganan serius, gemerlap hilirisasi minerba berpotensi menciptakan ketimpangan baru, di mana kesejahteraan makro dibayar mahal oleh tekanan hidup di dapur-dapur rumah tangga Indonesia.
