Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintahannya untuk menyediakan perumahan layak bagi rakyat dengan target ambisius membangun 3 juta unit rumah.
Dalam acara di Cileungsi, Kabupaten Bogor, ia menekankan bahwa perumahan bukan sekadar kebutuhan dasar, melainkan juga motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Program ini difokuskan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sekaligus diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru.
Untuk merealisasikannya, pemerintah menyiapkan delapan kebijakan strategis, mulai dari pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), PPN rumah di bawah Rp2 miliar yang ditanggung pemerintah, hingga penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) guna meningkatkan likuiditas perbankan.
Selain itu, kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dinaikkan dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun, sektor swasta didorong terlibat dalam program BSPS, jalur kredit perumahan dibuat lebih fleksibel, dan bank swasta kini turut menyalurkan FLPP.
Penerima manfaat juga diperluas hingga pekerja informal seperti guru, buruh pabrik, dan asisten rumah tangga.
Kebijakan ini menegaskan keseriusan pemerintah dalam memberikan akses kepemilikan rumah yang lebih luas dan terjangkau, sekaligus menjadi bagian dari pembangunan nasional yang berkelanjutan.
(Red)
