Taput – Efektivitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) kembali dipertanyakan. Sejumlah laporan masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa yang melibatkan beberapa oknum kepala desa dinilai hanya diselesaikan sebatas administratif, yakni melalui Tuntutan Ganti Rugi (TGR), tanpa tindakan hukum yang tegas.
Dari informasi yang dihimpun, berbagai temuan pelanggaran sudah jelas terungkap. Namun, penyelesaian yang diberikan lebih berfokus pada pengembalian kerugian negara melalui TGR, bukan langkah hukum yang memberi efek jera. Publik pun menilai, mekanisme ini terkesan “setengah hati” dan tidak sebanding dengan dampak penyimpangan anggaran.
“Jika setiap pelanggaran dana desa hanya berhenti pada TGR, maka keadilan dan fungsi pengawasan dipertanyakan. Apalagi, masyarakat berharap APIP hadir sebagai benteng utama dalam mencegah praktik penyalahgunaan kewenangan,” ujar seorang pemerhati tata kelola desa.
Ironisnya, ketika media dan masyarakat menyoroti masalah ini, jawaban yang muncul dari Irban yang menangani biasanya hanya normatif: ‘kami akan tindak lanjuti.’ Namun kenyataan di lapangan menunjukkan, tindak lanjut yang dimaksud kerap bersifat biasa saja, sehingga menimbulkan kesan pengawasan internal tidak dijalankan secara maksimal.
Situasi ini memunculkan keraguan publik terhadap komitmen APIP dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan dana desa. Bila pola penyelesaian hanya berakhir pada TGR tanpa langkah tegas, bukan tidak mungkin praktik penyimpangan akan semakin subur dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pengawas kian melemah.
Keterbukaan imformasi dari Kepala Desa juga sangat minim , seperti halnya di Kec Adian koting, ketika beberapa media ingin imformasi terkait kegiatan Dana Desa namun para Kepala Desa tidak bersedia menjawap , padahal jelas diatur Dalam UU Desa akan Keterbukaan imformasi publik .
Hal ini membuat tanda tanyak besar apa memang kegiatan Dana Desa di Kecamatan ini sudah di laksanakan dengan baik , atau sebaliknya justru banyak kegiatan yang bermasalah ?
Kepala inspektorat Taput Erikson Siagian ketika di komfirmasi awak media melalui wapsap terkait para Kepala Desa yang tidak konperatif , juga apakah tidak ada temuan audit BPK terkait kegiatan Dana Desa Tahun 2024 ? Namun sampai berita ini terbit belum ada jawapan dari Kepala Inspektorat Taput .
Ref ( TOGAR )
