PATI – Puluhan guru honorer yang tergabung dalam forum Guru Tidak Tetap (GTT) Kabupaten Pati mendatangi kantor DPRD Pati pada Jumat (26/1/2024). Kedatangan mereka ini menuntut agar GTT bisa diakomodir oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) ditempatkan sesuai dengan formasi yang ada.
Pembicara dan penasehat Forum GTT Arif Mustofa menyampaikan,” Point penting kedatangan kami adalah diskusi dan sharring terkait dengan permohonan pemerintah Kabupaten Pati untuk menindaklanjuti masalah seleksi P3K passing grade non sedik 2023. Artinya guru yang sudah ikut belajar dan ikut tes secara administratif dan maupun secara teknis lolos, merujuk pada Undang-undang seperti tahun kemarin yang sudah masuk passing grade nantinya di periode berikutnya, tinggal seleksi administratif atau sekedar memasukkan input data.
“Riilnya kita sudah tes dan lolos, tapi ambigu karena tidak ditempatkan.Kami minta kawalan dari DPRD untuk melakukan tugasnya sebagai pengawas jalannya Undang-undang terutama Pasal 34 semoga ini dapat terkawal dengan baik sehingga nanti aturannya masih bisa seperti tahun kemarin yang sudah lolos passing grade langsung ditempatkan sesuai dengan formasi yang ada karena sampai hari ini belum ada Undang-undang terbaru terkait masalah tersebut,” ungkap Arif Mustofa.
Menanggapi keluhan itu, Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Kabupaten Pati Saiful Ikmal mengatakan, ” Untuk formasi guru kemarin ada 500 formasi, terisi 498, ada 2 formasi yang tidak ada pelamar. Terkait apa yang disampaikan PermenPAN Nomer 14 tahun 2023 dimaksud disitu optimalisasi.
Terkait kebijakan apakah yang lolos passing grade, formasi tahun 2023-2024 ini apakah seperti tahun kemarin, belum bisa menjawab karena ranahnya nasional bukan kebijakan kita (daerah), ” terang Ikmal.
Yang pasti ditahun 2023 ada 2 formasi umum dan formasi khusus. Formasi umum dilamar oleh pelamar umum, formasi khusus dilamar oleh yang non ASN. Ditahun 2023 untuk formasi guru semua adalah pelamar khusus yang sudah masuk dalam data dapodiknya dinas pendidikan. Dalam pelamar khusus disampaikan di aturan tidak passing grade, yang lolos adalah yang terbaik pada saat pelamaran,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Pati Ali Badrudin saat memimpin audiensi mengatakan,” Prinsipnya hari kita bertemu untuk mencari solusi apa yang menjadi keluhan/persoalan GTT merasa sudaha lolos tes tapi tidak segera mendapat penempatan.
Kedatangan teman-teman GTT untuk mengadukan nasibnya selama ini. Tetangga sebelah Blora sudah selesai tentang GTT, di Pati sisanya masih beribu. Persoalannya apa Pati jadi lambat, kabupaten sebelah sudah gas poll, itu yang harus dicari persoalannya. Yang nanti tidak berebut passing grade, siapa yang lolos,” ucap Ali Badrudin.
Disampaikan Ali, mereka datang di DPRD, datang ke PJ Bupati adalah untuk kata yang sama menuntut kehidupannya semua bisa yang layak seperti yang lain.
Karena kita mempunyai pandangan kalau bisa menyelesaikan GTT artinya mengurangi pengangguran yang tidak kentara. Kenapa tidak kentara, mereka kelihatan kerja tapi tidak dapat duit, jadi kerja tidak dapat duit, pengangguran tidak kentara. Kita tidak boleh menyalahkan satu sama yang lainnya, kita cari solusinya,” tandasnya.
“Jadi harapannya apa yang menjadi keluhan dari teman-teman GTT bisa segera diselesaikan. Sebagai bentuk keseriusan akan mengakomodir keluhan tersebut, sebagai Ketua DPRD akan berkirim surat kepada PJ Bupati dan Sekda untuk bisa menyelesaikan masalah GTT. (hery)
