BENGKULU UTARA : MENJADI Anggota Wakil Rakyat di Parlemen Mulai Dari Tingkat Kabupaten Kota, Provinsi Hingga Di Level Nasional Merupakan impian Banyak Masyarakat. Bukan Hanya Politikus Yang Mengidamkan Empuknya Kursi Parlemen. Namun, Kalangan Kelas Bawah Menengahpun Banyak Yang Bermimpi Duduk Di Dikursi Yang nyaman Dalam Ruang Ber-AC.
Datang, Duduk, Mendengarkan Dan Terkadang Turun Langsung Ke Masyarakat Serta Diiringi Dengan Celotehan Manis Menyuarakan Aspirasi Rakyat Adalah Salah Satu Cara Kerja Wakil Rakyat Menjalankan Fungsinya. Empuknya Kursi Wakil Rakyat Banyak Diincar Orang. Dalam Perhelatan Pesta Demokrasi Lima Tahunan di Indonesia ini Selalu Ramai Dengan Munculnya Wajah Baru Kontestan Pemilihan.
“Tidak Dipungkiri, Kata Mardy, “Banyak Orang Yang Mengidamkan Duduk Di kursi Parlemen Sebagai Penyambung Aspirasi Masyarakat. Menjadi Anggota DPR Bukanlah Hal Yang Mustahil Bagi Banyak Orang. Karena Untuk Duduk Dikursi Tersebut Tidak Harus Menjadi Sosok Yang Pintar Semata,”Kata Sumardi, Sip PK Golkar Putri Hijau Juga Mantan Kades 2 Periode ini.
Lebih Lanjut Sumardi “Mengatakan, Di Era Serba Kemajuan Saat ini, Pintar, Merakyat, Cerdas Ataupun Berperilaku Baik Bukan Jaminan Untuk Menduduki Kursi Parlemen. Sebab, Ada Budaya Baru Untuk Meraih Kesuksesan di Dunia Politik Yakni Modal Besar Untuk Jurus NP/WP. Kader Murni Terkadang Harus Tersingkir Oleh Kader Karbitan Yang Berkantong Tebal, Dan Punya Jurus NP/WP Nomor Piro Wani Piro.
Kader Karbitan Masuk Dalam Partai Untuk Maju Sebagai Kontestan Yang Bernaung Dibawah Bendera Partai. Karena Berkantong Tebal Dan Di Dukung Pula Dengan Juru NP/WP, Tentunya Peluang Meraih Suara Dukungan Sangat Besar Dan Akhirnya Mengalahkan Kader Murni Partai Yang Berjuang Sejak Lahir. Hal ini Lumrah,”Karena Tidak Memiliki Cukup Modal Finansial Dan Tumbang Oleh Jurus NP/WP.”Kata Mardy.
Fenomena Ada Uang, Anda Dipilih Adalah Catatan Demokrasi Yang Harus Dibenahi. Aksi Money Politic Hingga Saat ini belum Mampu Dihapuskan. Pilihan Masyarakat Masih Didominasi Oleh Besaran Rupiah Yang Diberikan Oleh Kontestan Demokrasi Dangan Jurus NP/WP Tersebut, Oleh Karenanya, impian Untuk Maju Sebagai Peserta Pemilihan Terkadang Terkubur Dalam Oleh Kurangnya Kesiapan Finansial.
Parahnya lagi, bukan hanya masyarakat yang sudah terbiasa dengan uang politic. Namun, justru para wasit yang menyelenggarakan pemilihan pun sudah terkontaminasi oleh praktek uang politic. Ada banyak para wasit yang dalam hal ini notabenenya adalah penyelenggara pemilu yang menampung uang kontestan pemilihan untuk dimenangkan.
Lalu, bagaimana dengan asas pemilihan di Indonesia yang mengusung Jujur dan Adil (Jurdil). Berbagai aturan diterbitkan untuk mencegah praktek uang politic, namun apalah daya aturan hanya tinggal secarik kertas bertuliskan. Banyak cara atau celah untuk mematahkan aturan yang telah ditetapkan. Karenanya, selama nilai kejujuran diri kontestan, pemilih dan para wasit dalam pemilihan umum belum bersih maka akan sangat sulit untuk menutup praktek money politic di Indonesia.
Penumpasan praktek money politic seakan menjadi “Mission Impossible” karena tidak didukung oleh semua pihak. Misi yang mustahil untuk terlaksana, adanya aturan yang ada hanya menjadi tameng, para pemain memainkan perannya melalui pintu samping maupun belakang.
“Ya, sepertinya mission impossible untuk menghapus praktek money politic. Bukan hanya karena pemilih yang mau menerima, Kontestan Bahkan Wasitnya Yang Lebih Gila Bermain,”Tutup Mardy.
Kejujuran dalam berpolitik adalah harapan bangsa untuk menempatkan para politikus yang tepat pada posisinya. Sehingga, dalam pagelaran kontestan pemilihan berjalan Adem, Ayam Dan Berdaulat.”
(ThomasBuser.Bkl)
