BUSER. BLORA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora Jawa Tengah menggelar rapat paripurna membahas rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024.
Rapat yang di gelar di ruang sidang paripurna DPRD setempat pada Rabu ( 14/05/2025 ), di pimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora Mustopa, mengevaluasi capaian dan kelemahan strategis di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta UMKM.
Dalam evaluasi tersebut, Ketua DPRD Blora, Mustopa menegaskan, bahwa rekomendasi ini menjadi bahan refleksi bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan dan anggaran ke depan.
“Hasil pembahasan komisi dan masukan akademisi menjadi dasar rekomendasi ini.” ucapnya
Sedangkan Juru Bicara Gabungan Komisi DPRD Blora, Santoso Budi Susetyo, menyatakan bahwa meski pembangunan secara umum menunjukkan kemajuan, beberapa sektor masih memerlukan perhatian serius.
Di bidang pendidikan, partisipasi dalam pendidikan kesetaraan dan perguruan tinggi masih rendah, sementara layanan inklusif bagi penyandang disabilitas dinilai belum optimal. DPRD mendorong peningkatan akreditasi sekolah untuk mendukung program Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pendidikan.
Pada sektor kesehatan juga menghadapi tantangan, terutama dalam pencapaian indikator pelayanan minimal. Angka stunting menjadi perhatian utama, sehingga DPRD meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab), PKK, dan Posyandu berperan aktif menekan prevalensi stunting, serta meningkatkan kolaborasi dengan Kementerian Kesehatan.
Sektor infrastruktur, penanganan kawasan kumuh dinilai masih sangat rendah. DPRD meminta evaluasi menyeluruh terhadap kawasan tidak layak huni serta percepatan pembangunan drainase, jalan, dan jembatan.
Sementara itu, kinerja koperasi dan UMKM menghadapi kendala dalam audit eksternal akibat skala usaha yang terbatas. DPRD mendorong terobosan melalui koordinasi lintas dinas, termasuk sinergi dengan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.
DPRD juga mengkritisi pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan provinsi, seperti pembangunan jalan dan renovasi Rumah Potong Hewan, yang mengalami serapan anggaran rendah. Capaian program jalan mantap oleh Dinas PUPR baru mencapai 62,34% dari target 71%. DPRD menuntut realisasi 100% pada 2025, termasuk proyek air limbah dan sanitasi.
Ketua DPRD Blora, Mustopa berharap eksekutif serius menindaklanjuti rekomendasi dan meminta Sekretaris Daerah (Sekda) segera mempersiapkan pembahasan APBD Perubahan 2025.
Menanggapi evaluasi dari DPRD, Bupati Blora Dr. Arief Rohman dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas rekomendasi yang telah di sampaikan
“Kami sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi atas evaluasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ( LKPJ ) Bupati Blora Tahun Anggaran 2024.” ucapnya
Setelah di setujui dan ditandatangani, mengakhiri rapat paripurna, Ketua DPRD Blora, Mustopa mengingatkan kepada Sekda Blora, agar setelah adanya rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Blora Tahun Anggaran 2024 disampaikan dan disetujui, untuk segera melaksanakan pembahasan APBD Perubahan 2025 dan di tutup dengan sebuah pantun ( Harti / Yudha )