Bogor- Pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Jalan Jembatan (JJ) Kabupaten Bogor. Diduga telah melakukan pemotongan upah ribuan Buruh Lapangan Tidak Terlatih (BLTT) dan Mandor, bernilai puluhan miliaran rupiah. Pada DPUPR Kabupaten Bogor, terdapat 10 UPT Jalan Jembatan.
Adalah Oknum Kepala UPT Jalan Jembatan Wilayah I, Cibinong, Kabupaten Bogor, berinisial Pu, salah satu yang patut diduga kuat telah melakukan pemotongan upah ratusan Buruh Lapangan Tidak Terlatih (BLTT) dan Mandor, bernilai miliaran Rupiah, terhitung sejak menjabat sebagai Ka UPT.
Adanya dugaan kuat telah terjadi pemotongan upah buruh dan mandor tersebut diungkapkan, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi Jawa Barat, LSM Indonesia Morality Watch (IMW), Edwar, beberapa waktu lalu di Cibinong, Kabupaten Bogor, khusus kepada tipikorinvestigasi.com. dan SKM BUSER
“Berdasarkan informasi dan hasil investigasi di lapangan, ditemukan telah terjadi “penyunatan” upah ratusan Buruh Lapangan Tidak Terlatih (BLTT) dan Mandor bernilai miliaran rupiah, terhitung sejak Oknum Kepala UPT, berinisial PU itu dilantik sebagai Kepala UPT Wilayah I, Cibinong,” ujarnya.
“Pada Unit Pelaksana Teknis Wilayah I Cibinong, untuk Buruh Lapangan Tidak Terlatih dibayar Rp120.000,00 (seharusnya Rp200.000,00) terdapat kurang bayar Rp80.000,00 per hari per orang. Untuk Mandor dibayar Rp260.000,00 (seharusnya Rp300.000,00) terdapat kurang Rp40.000,00 per hari per orang,” imbuh Edwar didampingi Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) IMW Rayan, MH. SSi. SH.
Menurut Edwar, adanya pemotongan upah pekerja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Wilayah I Cibinong, tersebut, telah terjadi tindak pidana korupsi, kolusi dan gartifikasi dan atau perbuatan melawan hukum. Tidak seluruh BLTT dan Mandor yang dibayar, terdapat pemalsuan tanda tangan yang jumlahnya sangat banyak diduga dilakukan para oknum ASN/Honorer yang ditunjuk mengelola kegiatan tersebut.
Pemalsuan tanda tangan dan pemotongan upah, katanya, diduga kuat tidak hanya pada UPT Wilayah I Cibinong, tetapi diduga juga telah terjadi pada UPT lainnya. Ada 10 UPT Jalan dan Jembatan se Kabupaten Bogor. Telah terjadi Konspirasi Jahat, Tindak Pidana Korupsi, dan Penyalahgunaan Wewenang, Kedudukan atau Jabatan dalam rangka korupsi, kolusi, gratifikasi untuk memperkaya diri/badan/orang lain.
“Hasil investigasi kami melalui : a. Wawancara : 1. Buruh Lapangn, 2. Mandor, 3. Kepala UPT, di Cibinong, Juni 2024 lalu, b. Bukti lain : 1. Foto copi KTP Buruh dan Mandor, rekaman hasil wawancara dan video, 2. Surat Pertanggungjawaban (SPJ), dapat disimpulkan telah terjadi pelangaran peraturan perundangan, sehingga berakibat keugian daerah/negara bernilai belasan miliar rupiah,” Edwar.
Masih menurutnya, terjadi Tipikor pada kegiatan pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang diduga dilakukan oleh PPK, PPTK, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Bagian Keuangan, Bendahara, Ka UPT, Kasubag Umum, Pengawas dan Pelaksana Kegiatan dengan modus pemalsuan tanda tangan dan pemotongan upah. Jika dikonversi dengan 300 BLTT x Rp80.000 x 30 hari x 42 bulan = Rp3.024.000.000,00.
Buruh Lapangan Tidak Terlatih tersebut ternyata juga dilaporkan sebagai Mandor, sehingga terdapat 300 Mandor, 300 x Rp40.000 x 30 hari x 42 bulan = Rp1.524.000.000,00, total hasil pemotongan upah 300 BLTT dan 300 Mandor sebesar Rp4.548.000.000,00 (Rp3.024.000.000,00 + Rp1.524.000.000,00), Jika dikonversi dengan 10 UPT = Rp35.048.000.000,00, Diduga total upah dikorupsi Rp35.048.000.000,00.
Terkait ada dugaan pemotongan Upah Buruh Lapangan Tidak Terlatih dan Mandor, jumlahnya mencapai ratusan orang, Kepala UPT Wilayah I Cibinong, Punti Minesa yang dikonfirmasi tipikoinvestigasi.com melalui Surat Nomor : 031/TI-K/IX/2024, Perihal : Konfirmasi dugaan Tindak Pidana Korupsi Upah Buruh Lapangan Tidak Terlatih dan Mandor, tanggal 26 September 2024, hingga bulan berita ini tayang, tidak ada tangapan.
Konfirmasi secara tertulis.
(Novri & tim)
Leave a Reply