Siltap Tiga Bulan Tak Kunjung Keluar , PPDI Pati Mengadu Ke DPRD

banner 468x60

PATI – Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati bersama dengan perwakilan RT, RW, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengadu ke kantor DPRD Kabupaten Pati, Rabu (3/4/2024). Kehadiran puluhan unsur pemerintahan desa ini untuk menagih gaji mereka yang bersumber dari dana Siltap, yang mana selama 3 (tiga) bulan (Januari- Maret) hingga masuk bulan keempat ini (April) tak kunjung dicairkan.

Cuk Cahyadi selaku perwakilan PPDI Pati yang juga Kasi Pemerintahan Desa Jembulwunut, Kecamatan Gunungwungkal mengatakan, kehadiran teman-temannya di gedung DPRD Pati ini untuk mendapatkan kepastian kapan dana Siltap bisa segera dicairkan.

Pasalnya, hampir empat bulan lamanya Siltap yang seharusnya diterima belum juga dicairkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati. Terlebih, lanjutnya, mendekati hari raya idul Fitri seperti saat ini pihaknya sangat membutuhkan uang.

“Di kabupaten lain ini sudah dibayarkan, tetapi kenapa di Pati belum. Padahal dana Siltap ini sudah sangat kami nantikan karena menjadi penghasilan utama kami,” ungkap Cuk.

Disamping itu, pihaknya juga menanyakan mengapa Siltap dicairkan selama tiga bulan sekali bukan satu bulan sekali. Hal ini juga menjadi pertanyaan dari pihaknya kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Tentunya, besar harapan dari PPDI, RT RW, dan BPD agar gaji bisa mereka terima setiap bulan, tidak tiga bulan sekali.

Ketua DPRD Kabupaten Pati Ali Badrudin kepada awak media menjelaskan, ” Hari ini temen-temen dari keluarga besar perangkat desa Kabupaten Pati datang ke kantor DPRD Kabupaten Pati dengan maksud dan tujuan untuk menuntut haknya agar Siltap dapat dibayarkan tiap bulan, karena sampai detik ini, menjelang lebaran yang tinggal beberapa hari Siltap belum juga turun.

“Setelah mendengarkan dari Dispermades dan BPKAD yang intinya dari Dispermades menunggu Perbup yang baru karena ada kenaikkan Siltap 150 Ribu per bulan, ” kata Ali.

Untuk regulasi di Dispermades bisa diperjelas supaya tidak terjadi kesalahpahaman terkait dana Siltap. Termasuk jika terjadi permasalahan di Peraturan Bupati (Perbup) agar Dispermades dan BPKAD bisa berkomunikasi dengan Penjabat (Pj) Bupati Pati.

Ini yang disayangkan, seharusnya Pj karena RAPBD digodok,, dirumuskan tahun 2023 yang lalu. Sudah tahu kalau ada kenaikkan tentunya Perbupnya berubah, jangan hari ini baru dirubah, kan kasihan. Seharusnya ketika bersamaan dengan perencanaan APBD Perbupnya juga berubah, ” tegas Ali Badrudin.

Disampaikannya, tadi disepakati di bayar dengan Perbup lama. Cuma ada beberapa kepala desa yang belum mengajukan sehingga yang sudah mengajukan hari ini bisa cair.

Kalau memang bisa di cairkan sebulan sekali ya dilaksanakan jangan sampai menunggak, kasihan teman-teman perangkat desa. Padahal di kabupaten lain sudah cair dan sebulan sekali. Kalau permasalahannya di Perbup harus diomongkan dengan Pj Bupati.

Tentunya dengan permasalahan Siltap ini semakin menambah permasalahan di Pemkab Pati. Sebab sebelumnya bonus pelatih Porprov dan honor paskibraka juga belum rampung.

Kritikan yang disampaikan ini kan realita yang terjadi di lapangan, supaya Pak Pj cepat-cepat tanggap terkait Perbup, terkait penanganan bencana, baik bencana banjir maupun DB. Karena kita bisa berdiri sebagai Pj Bupati, sebagai anggota dewan adalah petugas dari rakyat, perintahnya rakyat, hanya kita berbeda perahu saja, ” pungkasnya. (hery)..

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.