Pemkab Kudus Launching Platform GEBYOK atau Gerakan Belanja Online Kabupaten Kudus

KUDUS- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus launching platform jual beli digital bernama GEBYOK atau Gerakan Belanja Online Kabupaten Kudus di Pendapa Kabupaten Kudus, Kamis, 28 Desember 2023.

Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia Hendrar Prihadi, Chief Commercial Officer Mbizmarket Andhie Saad, Penjabat (Pj) Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan bersama unsur Forkopimda serta jajaran lainnya, hingga perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun sejumlah UMKM di Kabupaten Kudus.

Pj Bupati Kudus Bergas Catursasi Penanggungan menjelaskan, GEBYOK merupakan platform jual beli digital yang dikembangkan Pemkab Kudus bekerjasama dengan Mbizmarket.

Upaya ini pun sebagai salah satu langkah Pemkab Kudus dalam memberikan kesempatan bagi UMKM maupun UMKK (Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi) di Kudus berkembang semakin maju. Dengan begitu, pihaknya berharap UMKM di Kudus memiliki daya saing untuk terus meningkatkan kualitas produknya.

“Dengan begitu bisa semakin mengembangkan usahanya. Dari yang sebelumnya usaha kecil menjadi menengah, dan yang menengah menjadi usaha besar. Semoga ini bisa bermanfaat bagi UMKM lokal Kudus,” jelas Bergas saat menyampaikan sambutannya.

Pihaknya mengatakan, sejauh ini ada sekitar 400 UMKM yang telah bergabung dalam toko digital yang dibuat Pemkab Kudus. Mulai dari UMKM makanan maupun minuman, hingga sejumlah alat tulis kantor yang memiliki kualitas mumpuni.

Kepala LKPP RI Hendrar Prihadi mengapresiasi dan mendukung inovasi yang dikembangkan Pemkab Kudus ini. Pihaknya berharap, dengan adanya GEBYOK, transaksi Pemkab Kudus dengan UMKM bisa lebih cepat.

“Setelah ini mudah-mudahan UMKM semakin banyak dan meningkat. Setelah diluncurkan, semoga pembelian pengadaan barang dan jasa pada UMKM di Kudus lebih meningkat,” harap eks Walikota Semarang yang akrab disapa Hendi tersebut.

Selain itu, toko daring yang diluncurkan Pemkab Kudus itu pun diharapkan bisa mewadahi UMKM di Kudus.

Jika sebelumnya ada 400 pelaku usaha yang telah bergabung dalam GEBYOK, setelah peluncuran ini diharapkan bisa semakin banyak pelaku usaha yang bergabung.

“Supaya kompetisi semakin bagus dan harganya (produk) semakin kompetitif. Ini akan membuat ekonomi Kudus lebih baik dan UMKM naik kelas,” terangnya.

Usaha lain untuk mengembangkan UMKM lokal, lanjut Hendi, perlu adanya campur tangan lebih jauh oleh Pemkab Kudus.

Pemerintah daerah dikatakan Hendi harus memberi pelatihan kepada para pelaku usaha. Baik itu mengenai cara pengemasan produk yang tepat, maupun kualitas produknya.

“Jadi produk mereka tidak hanya di wilayah toko daring (daerah) yang pembeliannya maksimal 200 juta, tapi bisa naik ke katalog lain hingga bisa ikut di katalog nasional,” terang Hendi.

Dengan segala macam upaya dari Pemkab itu, Hendi mengingatkan kepada para pelaku usaha untuk tidak memainkan harga.

Ketika produk mereka mulai mendapat banyak pelanggan dan dikenal, harga produk tidak lantas langsung dinaikkan tanpa memperhatikan kualitas produk yang dijual.

Hal semacam itu dikatakan Hendi bisa menghilangkan rasa kepercayaan pembeli seperti instansi pemerintah maupun pembeli swasta.

“Menaikkan harga boleh-boleh saja, tapi harus pelan-pelan, harus sesuai situasi (kualitas terjamin dan bisa memenuhi pesanan),” jelas Hendi.

Di sisi lain, sejauh ini Hendi menjelaskan bahwa secara nasional belanja barang dan jasa produk lokal mengalami peningkatan.

Sesuai Intruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, belanja produk lokal mencapai 91 persen di akhir tahun 2023.

Kemudian UMKK yang tegabung dalam katalog nasional juga semakin mencapai target pemerintah pusat. Pun produk UMKK yang masuk di katalog, dari target 5 juta produk, sekarang sudah ada sejitar 7,6 juta produk yang tayang di katalog.

“Transaksi lewat katalog ini juga mencapai 195 triliun rupiah, artinya sudah banyak pemerintah daerah maupun kementerian yang terlibat dalam transaski melalui online katalog,” jelas Hendi.

( JIMMY )

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.