BuseronlineNews.com // PATI – Dalam suatu negara salah satu barometernya adalah penggunaaan listrik. Semakin bagus penggunaan listriknya maka negara tersebut dikatakan sejahtera. Dalam hal ini sebanyak 2000 lebih rumah tangga di Kabupaten Pati masih belum teraliri listrik.
Ini disampaikan oleh anggota Komisi VII DPR-RI Marwan Jafar kepada awak media saat kunjungannya bersama Kementerian ESDM dan PLN ke Desa Tegalharjo, Kecamatan Trangkil, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada Sabtu (14/10/2023).
Menurut Marwan Jafar, jumlah ini akan mengalami penurunan setiap tahunnya mengingat program listrikisasi yang digalakkan oleh pemerintah pusat melalui dukungan Komisi VII DPR RI, Kementerian ESDM dan PLN akan terus berkelanjutan.
Dikatakan Jafar, untuk 2000 sekian rumah tangga di Kabupaten Pati yang masih belum teraliri listrik, jika dirinya jadi kembali di tahun depan sebagai anggota DPR-RI, mudah – mudahan masuk di Komisi VII lagi atau di Komisi VI yang pasti bisa memperjuangkan lagi.
Untuk menekan jumlah ini, pada tahun 2023 dirinya telah memberikan Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada 708 rumah tangga di 10 kecamatan di Kabupaten Pati. Dalam program ini Kecamatan Trangkil mendapatkan 126 yang terbagi sebanyak 78 untuk desa Mojoagung dan 48 untuk desa Tegalharjo.
Dimana untuk Kecamatan Winong adalah yang paling banyak menerima program BPBL dengan jumlah 268 rumah tangga.
“Sasaran program tahun 2023 sebanyak 125 Ribu secara nasional tersebar di 32 propinsi, sementara untuk Jateng sendiri mendapatkan 15 Ribu, dan dikelola oleh oleh 20 unit PLN yang ada di seluruh Indonesia, ” terang Marwan Jafar.
Sementara perwakilan dari Kementerian ESDM Yurod Saleh dalam keterangannya menyampaikan, ” Kami di Kementerian ESDM hanya sebagai regulator, yang mana untuk sumbernya personil, data yang harus mendapat bantuan siapa saja, ini tergantung kepada Kades atau lurah setempat yang tahu masyarakatnya, warganya yang betul – betul membutuhkan. Tanpa itu tidak bisa merencanakan.
“ESDM sebagai regulator akan menyusun anggaran seperti apa, diajukan kepada anggota dewan untuk membahasnya di DPR. Kalau sudah disetujui anggarannya baru di eksekusi oleh PLN, ” jelas Yurod.
“Karena ketersediaan anggaran yang belum mendapatkan akan diajukan lagi di tahun yang akan datang. Dikarenakan ketersediaan anggaran terbatas, menyesuaikan dengan anggaran itu. Tahun depan akan ada sedikit pengurangan, bersifat berkelanjutan, ” imbuhnya.
Kendala yang belum punya listrik, karena anggaran itu yang paling pokok skala prioritas di dalam melakukan pembangunan, ” sebut Yurod.
Untuk program Indonesia terang, kata Yurod, target kapan belum tahu, ini akan berlanjut tidak bisa memastikan, tergantung anggaran, banyak sektor yang terkait.
Yang menyusun skala nasional Bappenas karena di ESDM tidak bisa lepas dari program. Kementerian ESDM setiap tahun membuat program kerja, rencana kerja, rencana anggaran, masukan dari masyarakat mulai dari bawah mendapat input – input.
“Tetapi sangat berharap kepada dewan di Banggar khususnya tidak ada usulan yang dikasih bintang berapa, khususnya untuk yang di Jawa. Jawa oleh orang non Jawa dianggap sudah maju ternyata masih gelap gulita. Nanti kedepan sebagai negara maju daerah seperti pelosok akan terang benderang,” pungkasnya.
(hery).
Leave a Reply