PATI – Dugaan akan adanya kecurangan dalam penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) semakin kuat lantaran pihak BKPP tidak mau menemui ratusan massa aksi dari ormas Mantra (Masyarakat Penjaga Nusantara) yang melakukan aksi demo, Senin (9/10/2023).
Dari pantauan awak media terlihat pintu gerbang kantor BKPP yang sangat megah ditutup rapat dengan penjagaan dari Polresta Pati dan Satpol PP Pati. Begitupun dengan para pegawai BKPP yang bersembunyi dibalik jeruji pagar besi. Kepala BKPP Pati Saiful Ikmal pun tidak berani menampakkan batang hidungnya. Hanya Sekertaris BKPP Rizki Hermanu yang terlihat berdiri didepan teras kantor menyaksikan massa aksi berdemo.
Menanggapi ketidakberanian BKPP untuk menemui massa, Pangkostrat (Panglima Komando Strategi) Mantra Cahya Basuki atau Yayak Gundul merasa kecewa. Ia pun semakin yakin bahwa dugaan dari pihaknya selama ini benar terkait kecurangan-kecurangan yang ada di internal BKPP terkait penerimaan pegawai pemerintah.
Meskipun demikian, ia mengaku tidak peduli dengan sikap BKPP yang acuh. Jika nantinya memang tidak ada titik temu antara pihaknya dengan BKPP, ia bakal mengerahkan massa yang lebih banyak lagi dan melaju ke propinsi agar BKPP mau terbuka.
“Kantor ditutup kami tidak peduli, mereka mau dengar atau tidak kami tidak peduli. Kami sangat kecewa, makanya kami demo. Kalau tidak ngapain kita demo. Makanya kami ormas yang punya hak sosial kontrol. Diminta konfirmasi baik-baik juga tidak mau, makanya kita demo,” terang Yayak Gundul.
Dikhawatirkan oleh Yayak, jika BKPP terus-terusan tidak membuka formasi untuk THL OPD, rasa sebagai anak tiri akan terus melekat didalam para THL OPD. Apalagi di kabupaten lain seperti Rembang, Demak, maupun Blora membuka formasi PPPK untuk THL OPD.
Kecurigaan semakin kuat lantaran pihaknya (Ormas Mantra) mendapat laporan akan adanya keluhan dari THL OPD yang merasa tidak adil dengan sikap BKPP yang hanya membuka formasi untuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.
“Memang di Pati ini bobrok. Saya dapat info THL ini hampir 10.000, kalau PPPK hanya 600 orang, berapa tahun akan selesai. Apalagi setiap tahun THL ini terus bertambah,” tandasnya. (hery)
Leave a Reply