Ormas Mantra Gelar Aksi Demo Tuntut BKPP Buka Formasi PPPK THL Teknis

PATI – Ratusan massa aksi dari Organisasi Masyarakat (Ormas) Mantra (Masyarakat Penjaga Nusantara) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Pati, Senin (9/10/2023). Mereka meminta agar pihak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati melalui BKPP membuka formasi untuk Tenaga Harian Lepas di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (THL OPD) dalam pengisian penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Panglima Komando Strategi (Pangkostrat) selaku koordinator aksi Cahya Basuki atau yang akrab disapa Yayak Gundul menyatakan keseriusan pihaknya untuk menuntut agar BKPP terbuka dalam penerimaan PPPK. Sebab selama ini pihaknya merasa ada kecurangan terkait seleksi PPPK untuk formasi tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan.

Termasuk persyaratan dalam PPPK yang menurut Yayak Gundul, meminta dihapus beberapa persyaratan yang memberatkan THL OPD. Menurutnya, THL OPD yang sudah mengabdi cukup lama harus mendapat prioritas, tidak hanya Nakes maupun Guru yang diprioritaskan oleh BKPP.

“Kami ingin THL teknis lainnya agar diikutsertakan di PPPK. Karena selama ini yang diikutkan PPPK selalu Nakes dan Pendidikan. Sedangkan THL teknis tidak pernah tersentuh. Kami dorong Pemkab membuka PPPK Teknis lainnya. Begitupun dengan THL yang sudah mengabdi lebih dari 2 tahun untuk diangkat jadi pegawai tetap. Termasuk syarat usia dan masa kerja/pengabdian dijadikan indikator utama untuk menentukan kelulusaan PPPK dihapus saja, kalau mereka sudah mengabdi lama kan kasihan kalau kalah sama yang baru lulus,” tegas Yayak Gundul.

Disamping menyampaikan tuntutan-tuntutan tersebut, dirinya juga mendesak agar dilakukan uji forensik dalam ujian yang menggunakan sistem Computer Asisten Test (CAT). Sistem ini, kata dia, sangat rentan terjadi kecurangan jika tidak dilakukan uji forensik.

Anggaran untuk pelaksanaan PPPK ini juga dirasa oleh Yayak ada kecurangan mengingat tidak terbukanya pihak BKPP dalam memberikan transparansi anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan seleksi PPPK.

“Pemkab harus menguji forensik komputer CAT PPPK. Selama ini CAT itu belum pernah diuji forensik. Kami mencurigai terjadi pengkondisian benar tidak benar dibuat benar, lulus tidak lulus dibuat lulus. Buka dan audit semua belanja biaya rekruitmen PPPK di Pemkab Pati. Selama. Saya dengar anggaran tahun ini lebih dari Rp 600 juta,” tegasnya.

Dikatakan demikian oleh Pangkostrat Mantra ini, lantaran pihaknya mendapati laporan dari beberapa THL OPD yang merasa dianaktirikan oleh Pemkab Pati.

Jika tuntutan ini tidak mendapat tanggapan dari BKPP, dirinya bersama Ormas Mantra mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. (hery)