Pelaksanaan Pekerjaan Infastruktur Jalan Desa Dan Gedung Paud Dihenti Sementara Waktu Oleh Kades Desa Kubang Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Akibat Ada Pengecoran Jalan

Cianjur- Pembangunan infastruktur jalan dan gedung PAUD, yang di biayai dari sumber dana desa(DD) tahun 2023 di desa Kubang kecamatan Sukaresmi,Cianjur,di hentikan sementara waktu oleh kepala desa Kubang,”penghentian kegiyataan pelaksanan pembangunan jalan dan gedung sekolah PAUD, terpaksa di hentikan sementara waktu,karena ada pengecoran jalan Kp Cihonje,sehingga jalur pendistribusian matrial terhenti, sampai jalan Kp Cihonje bisa di gunakan”kata Agus selaku kepala desa Kubang, saat di mintai tanggapan di sela -sela kegiyatan pelatihan pengelolaan dana desa di aula Gren Hill desa Ciherang kecamatan Pacet.Cianjur.

Terkait adanya koreksian salah satu anggota badan musyawarah desa(desa) terkait pengunan dana desa tahun 2022 yang di gunakan untuk BUMDES, ketahanan panggan,serta infastruktur jalan kp Cibatu halang yang belum direalisasi,Kepala desa Kubang menjelaskan pihaknya sudah merealisasikan,lebih lanjut agus mengatakan bahwa pemerinatah desa hususnya kepala desa berpedoman kepada PERMENDAGRI nomor 46 ,tahun 2017,dimana kepala desa setiap tahun wajib menyampaikan laporan keterangan penyelengaraan pemerintah desa(LKPPD) kepada BPD paling lambat bulan maret tahun berjalan, jelas Agus.

Selain membuat LKPPD sebagai bukti laporan kinerje kerja pemerintah desa kepada masyarakat desa melalui BPD,pemerintah desa dalam penggunan angaraan pemerintah setiap tahun selalu di audit oleh pihak infektorat kabupaten, serta badan pengelola keuangan(BPK),baik BPK propinsi,maupun BPK pusat. Papar kepala desa,

Dalam penyelenggaraan pemerintah kepala desa terawasi dengan undang-undang, baik itu tipikor maupun undang-undang lainnya,sehingga pemerintahan desa dalam mengambil keputusan selalu berdasarkan aturaan yang berlaku,agar kami tidak menyalahi aturan.ungkap agus.

Lebih lanjut Agus memaparkan terkait adanya koreksi dari BPD pihaknya sanggat bersukur dimana secara langsung pemerintah desa kubang dalam tatanan selalu berlandaskan undang-undang desa dan peraturan mentri dalam negri,dengan adanya partissifasi aktif dari masyarakat hususnya BPD,terkait koreksi terhadap kinerja pemerintahan desa,terkait kenerja stap desa,infastruktur desa yang di biayai oleh pemerintah baik pemerintah daerah,propinsi dan kabupaten maupun pemerintah pusat melalui dana desa,kami sanggat terbukat, namung koreksi,penilaian dan masukan semuahnya harus sesuai aturan,diman BPD bisa menolak laporan LKPPD yang kami susun, dan mempertanyakaan terkait kinerja pemerintahan pada saat musyawarah desa(MUSDES)dan kami selaku pemyelengara oemerintah desa tidak harus triwulan atau satu semester sekali melaporkan kepada BPD, pemerintah desa,sesuai mandat PERMENDGRI nomor 46 tahun 2017.Jelas kepala desa kubang.

(HDS)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.