Pra Sidang UKL UPL Masih Jauh Dari Harapan, Perlu Dilakukannya Peninjauan Kembali

BuseronlineNews.com – Maluku – Pra sidang UKL UPL rencana pertambangan emas dan perak di wilayah gunung botak Desa Kaiely dan Dusun Wamsait, Desa Dava Kecamatan Waelata Kabupaten Buru yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan hidup Provinsi Maluku dianggap masih jauh dari harapan,hal ini perlu ditinjau kembali. Kamis, 20 July 2023

Pra sidang UKL UPL untuk 10 koperasi tambang yang dilaksanakan Kamis 13 July 2023 tepatnya di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku belum memenuhi standar dan masih jauh dari harapan ucap Chairul Syam selaku ketua LSM ekologi pembangunan

Bocoran yang di temui bahwa Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Drs. Corneles Siauta, M.Si., telah melakukan rapat pra sidang pemeriksaan dokumen UKL UPL milik Koperasi Produsen milik PDM, NIS, MKM Dan FKH tepatnya di ruang rapat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku jalan pengeringan pantai Waehaong

Dimana sidang ini sudah dilakukan sementara KLHS dan tata ruang masih dalam penggodokan belum selesai dikerjakan ini kan lucu ucap Syam ketua LSM ini,karena kalau mau ditinjau dari SOP nya harusnya KLHS dan tata ruang sudah selesai dikerjakan barulah yang lain menyusul seperti penyusunan dokumen, AMDAL, UKL UPL dan lain-lain

yang memperparah lagi bahwa 10 koperasi awalnya sudah di buat dan masuk dalam penantian karena ingin mengikuti SOP sebagaimana pasal 14 UU Nomor 32 tahun 2009 tentang PPLH kok kini terancam tergeser oleh 10 koperasi yang baru saja di lakukan pra sidang UKL UPL

Dirinya mengatakan tidak pernah ada yang namanya pra sidang UKL UPL dan didalam aturan tidak ada namanya pra sidang setelah saya kutip dari undangan memang ada namanya pra namun kalau diliat bahasa terakhir dalam undangan tampak sudah final ada keputusan ungkapnya kepada media kami.

Ditambahkan juga bahwa beliau, terlalu beresiko untuk melakukan pra sidang UKL UPL buat 10 koperasi tambang emas yang baru saja dilakukan. Lalu bagaimana dengan 10 koperasi tambang yang masuk dalam daftar tunggu,” tambahnya

Selain dari pada itu pihak media kami juga meminta tanggapan dari Pakar Lingkungan, Prof. Dr. Yusthinus Male. Melalui lewat telpon selulernya, beliau mengatakan tidak mengetahui adanya Kegiatan pra sidang UKL UPL. Sidang UKL -UPL umumnya dilakukan hanya sekali saja dan tidak ada yang namanya pra sidang.” Tambahnya, Beliau belum memahami esensi dan urgensi dilakukannya Pra-sidang Dokumen UKl-UPL kegiatan tersebut.

Beliau mempersilahkan awak media untuk mengkonfirmasi hal ini dengan Kepala Dinas LH Provinsi Maluku, Pemrakarsa atau Konsultan penyusun. Sepengetahuan beliau, Dokumen KLHS dan Tata Ruang masih dalam penggodokan sehingga dengan langkah ini yang ditakutkan akan terjadi segregasi di lapangan antar masyarakat karena diketahui bahwa 10 Koperasi yang pertama masih dalam tahap menunggu

sehubungan dengan regulasi yang ada belum menjamin terbitnya IPR (Ijin pertambangan Rakyat) yang dikeluarkan oleh Gubernur berdasarkan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang ditetapkan berdasarkan usulan dari Dinas ESDM Provinsi tambahnya

Terlepas dari hal tersebut pihak media kami juga akhirnya melakukan konferensi dengan kadis Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Drs.Corneles Siauta.M.Si lewat telpon selulernya namun beliau tidak menjawab suara panggilan telpon wartawan media kami demikian juga pertanyaan yang dilontarkan lewat Whapshap juga tidak dibalas.seolah olah ingin menghindar pertanyaan wartawan media kam. Hingga berita ini ditayang belum ada klarifikasi dari pihak kadis LH Provinsi Maluku.

(Red)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.