KALBAR, BuseronlineNews.com – Luar Biasa Proyek Infrastruktur Pengadaan dan Jasa dan Jasa di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang {DPUPR} Kabupaten Mempawah {Kalbar}, dan Anggaran Tahun 2022 senilai Puluhan Milia, yang terindikasi sarat kepentingan keluarga Pejabat dan elit Politik. Proyek infrastruktur tersebut diduga terjadi praktek kolaborasi mulai dari awal perencanaan hingga penentuan pemenang oleh Pakja LPSE Kabupaten Mempawah dengan pihak Pelaksana {Kontraktor}. Paket Proyek besutan Dinas PUPR Kabupaten Mempawah itu dalam melaksanakan pekerjaan paket tersebut terdiri : 1. Proyek Rekontruksi Jalan Moton Asam – Moton Panjang, Kecamatan Anjungan, Kabupaten Mempawah senilai Rp 4,2 Miliaran, dimana terindikasi pekerjaannya ya tidak sesuai spesifikasi dan adanya Kolaborasi dan Persekongkolan, karena CV. Angkawujaya Ari Putra adalah sebagai pemenang tunggal. 2. Proyek Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota Jalan Bakau Kecil Laut – Bakau Kecil Derat, Kecamatan Mempawah Timur, senilai Rp 7,7 Miliar lebih. Panjang Pekerjaan 3900 meter, selaku Pelaksana CV Angkawijaya Ari Putra. Pada Proyek ini bertendensi adanya praktek KKN karena pelaksana Pemenang tunggal. 3. Proyek Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan Segedong, senilai Rp 6,4 Miliar lebih, dan sebagai Pelaksana CV Angkawijaya Ari Putra. Pada Proyek ini diduga terindikasi tidak sesuai spesifikasi, yang mana kegiatan pekerjaan tersebut hingga kini belum rampung pekerjaannya. Berdasarkan hasil pantauan dilapangan di 3 tiga Proyek Pekerjaan tersebut, bertendensi adanya Perbuatan melawan hukum, dan adanya Praktek KKN. Mulai awal perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan proyek tersebut. “Script Analisa Hukum Lembaga Tindak Indonesia” “Yayat Darmawi, S.E, SH, MH Koordinator Nasional Lembaga TINDAK Mengatakan Via WhatsApp-nya saat memberikan tanggapan dalam anilisa legal opininya menyebutkan bahwa kegiatan proyek yang menggunakan uang negara ada aturan mainnya. Dimana kata Yayat diatur secara Mekanisme mengikuti pola yang telah dipersyaratkan oleh Undang-Undang. “Menurut UU Tipikor dan KUHP juga secara tegas mengatur tentang kejahatan jabatan. Apabila kita mengacu pada UU yang sudah mengatur secara tegas tersebut maka setiap kegiatan proyek yang memiliki Unsur Kongkalikong atau Persekongkolan maka APH alias Penegak Hukum Tipikor sudah dapat mendalami dan sudah dapat melakukan pemetaan terhadap masalah Korupsinya,” kata Yayat Darmawi, Kamis, 6/7/2023. Lanjut Yayat, kegiatan proyek yang menggunakan Uang Negara di Kabupaten Mempawah, khususnya yang menggunakan Pos APBD Kabupaten Mempawah sering berpolemik alias perlu di Uji secara Tehnis dan Yuridis. “Artinya perlu untuk diketahui siapa pemilik dan siapa yang menjadi pemenang proyek tersebut. Hal inilah yang mesti di ketahui publik mengingat kualitas proyek di Kabupaten Mempawah Sangatlah Minimum,” pungkas Yayat.
{ Ms./TeamBuserKalbar}
