Di Duga Biaya Program Sertifikat Massal Desa Angkatan kidul Melebihi Ketentuan

banner 468x60

PATI – Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan program dari BPN untuk pendaftaran pembuatan sertifikat tanah bagi masyarakat atau familiar bagi masyarakat dengan sebutan sertifikat massal.

PTSL suatu program serentak yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan hak atas suatu tanah milik masyarakat.

Biaya yang diperlukan untuk persiapan pelaksanaan sebagaimana di maksud dalam SKB Tiga Menteri kategori V (Jawa Bali) sebesar 150.000. Sementara untuk biaya persiapan berdasar Peraturan Bupati (Perbup) Pati Nomor 1 tahun 2001 sebesar 250.000. Jadi secara keseluruhan biaya untuk pengurusan PTSL maksimal 400.000 per bidang tanah.

Desa Angkatan kidul Kecamatan Tambakromo Kabupaten Pati beberapa hari yang lalu, Jumat (30/12/2022) membagikan sertifikat PTSL tahun 2022 kepada warga. Berdasar informasi yang diterima media buseronlinenews.com setiap bidangnya dikenakan biaya sebesar 650.000 plus tambahan 200.000 apabila menggunakan akte dari PPAT.

Salah seorang warga desa Angkatan kidul yang tidak mau disebutkan namanya saat ditanyakan berapa biaya pembuatan sertifikat yang di miliki menjawab, ” Kulo bayar 650.000 pas sertifikat dibageke teng balai desa (Saya membayar 650.000 saat sertifikat di bagikan di balai desa).

Sementara salah seorang perangkat Desa Angkatan kidul berinisial D saat dikonfirmasi dirumahnya mengatakan,” Program sertifikat itu K 3 dari sisa tahun kemarin, jumlah 57 sertifikat dan yang membagikan dari BPN tim Pak Tulus.

“Kalau masalah berapa biayanya saya tidak tahu, coba tanya Pak Kades karena saya hanya melanjutkan,” Jawab D.

J (Suami D) yang saat itu keluar dari dalam rumah dan menemui awak media menjelaskan, ” Untuk biaya tambahan mengurus pembukaan K 3 ke K 1 harus menggunakan akte tanah ke PPAT atau notaris sebesar 250.000. Saat itu PPATnya Pak Sudarto.

Itu berkas sudah lama sejak tahun 2018, data dari BPN. BPN menjelaskan kalau mau buka K 3 harus proses dulu tidak serta merta langsung masuk K 1. Kalau reguler harus masuk PPAT dengan biaya 250.000..Justru saat itu malah nekori akte yang belum jadi,” Terang J.

“Saya yang mengerjakan pemberkasannya, membantu tanpa ada sepeserpun keuntungan. Saat itu pengajuan 70 tapi yang jadi dan dibagikan kepada warga kemarin 57 sertifikat, ” Ungkapnya..

Biaya pembuatan 400.000 ditambah biaya akte PPAT 250.000. Saya tidak mau tahu, yang penting saya hanya mengerjakan saja,” Jelasnya.

Kalau masalah BPN dikasih berapa saya tidak tahu, soalnya yang memproses kepala desa, karena itu K 3 dari tahun 2018,” Tegasnya.

Kepala desa (Kades) Angkatan kidul Muhlisin saat di konfirmasi di kediamannya pada Selasa malam (3/1/2023) pukul 19.40 WIB perihal sertifikat yang dibagikan mengatakan,” Saat saya baru nenjabat 1 , 2 tahun, banyak warga yang bertanya kabar tentang pengajuan sertifikat yang dulu kok belum jadi – jadi.

Kemudian saya berkoordinasi dengan BPN, dijawab bisa, karena ini adalah sisa berkas lama tahun yang lalu, yang belum jadi (K 3),” Ungkap Kades.

Pengajuan saat itu sebanyak 130 akan tetapi yang jadi hanya 57 sertifikat dibagikan pada Jumat (30/12/2022) kemarin,” Sebutnya.

Saat itu lanjut Kades, disampaikan biaya awal 400.000 sesuai ketentuan yang ada. Saran dan masukan dari rekan perangkat apakah dengan biaya hanya segitu (400.000) tidak menjadi beban pengerjaannya. Kemudian disepakati biaya ditambah 250.000, jadi biaya per bidang menjadi 650.000.

Bagi yang menggunakan akte PPAT dikenakan biaya tambahan 200.000. Kurang lebih ada sebanyak 10 bidang yang menggunakan akte dari PPAT, ” Pungkasnya.

(H-W).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.