Kabag Tapem : Kepala Desa Menjadi Pengurus Parpol Ancaman Disiplin Berat

banner 468x60

PATI – Kepala desa (Kades) menjadi pengurus partai politik, Kepala bagian (Kabag) Tata Pemerintahan (Tapem) kabupaten Pati Imam Kartiko kepada media buseronlinenews.com saat di konfirmasi di ruang kerjanya pada Selasa (28/06) menjelaskan,” Kita punya Perbup 56 tahun 2021 yang sudah diundangkan 1 Oktober 2021, berarti sudah berjalan, sudah berlaku.

Didalam Perbup itu ada klausul yang menyatakan bahwa aparatur pemerintah desa, ada kepala desa (Kades) dan perangkat desa dilarang mengikuti kampanye presiden, legislatif maupun pilkada. Larangan kedua sebagai pengurus partai politik. Itu jelas masuk dalam pelanggaran berat,” Terang Kabag Tapem.

“Untuk sanksi, namanya aturan berjalan tidak langsung sekaligus, dijatuhkan sanksi atasan langsung. Untuk menjatuhkan sanksi biasanya ada pemanggilan, pemeriksaan dulu, kemudian ada teguran 1, 2, 3.

Jadi kalau tidak diindahkan, nanti ada sanksi bisa pemberhentian sementara atau sampai definif pemberhentian. Pemberhentian sementara 3 bulan. Ketika tidak diindahkan lagi bisa jadi sampai pemberhentian definitif,” Ungkapnya.

“Upaya Tapem, yang jelas kita sampaikan namanya aturan sudah dijadiin hak jelas bisa diakses kemanapun masyarakat. Kemarin di akhir tahun 2021 kita juga menyampaikan per copynya Perbup 56 kepada desa.

Semua desa mendapatkan dengan harapan dari aparatur pemerintah desa (Pemdes) bisa membaca, melihat apa saja, apa yang menjadi kewajiban, apa yang menjadi larangan. Sudah bisa melihat, membaca, memahami.

Ketika ada yang mis, melanggar dan sebagainya, ada yang mungkin melanggar karena tidak tahu atau sengaja atau tidak, kewajiban Tapem untuk mengingatkan,” Jelasnya.

Kita butuh pemeriksaan, ada berita acara pemeriksaan dulu, di panggil klarifikasi 1, 2, ada pemeriksaan. Setelah pemeriksaan rekomendasi ke atasan untuk teguran 1, 2, 3 baru pemberhentian sementara. Langkahnya seperti itu tidak bisa langsung sekaligus.

Perbup 56 sebetulnya penyempurnaan dari Perbup sebelumnya. Isinya tidak beda jauh dengan sebelumnya, hanya ada beberapa penambahan,” Imbuh Kabag Tapem.

“Untuk larangan masih mengacu pada yang lama. Aturan ini sudah familiar untuk kepala desa mungkin yang sebelum 21. 21 kesini masih taraf belajar, ini yang perlu kita sampaikan lewat camat, camat menyampaikan kepada kades masing – masing,” Sebutnya.

“Perbup 56 tahun 2021 terbit di Oktober itu sebagai penyempurnaan saja. Isinya kurang lebih sama dengan yang sebelumnya. Saya rasa bisa mengetahui kalau kita cermat.

“Kalau ada yang sengaja melanggar, bisa jadi sengaja bisa jadi tidak, makanya butuh klarifikasi kepada yang bersangkutan. Kalau terlibat bisa jadi mengundurkan diri jika lebih memilih berpolitik. Itu hak dia, pemberhentian tidak bisa karena sanksi, pengunduran diri, meninggal dunia. Ancaman sampai dipecat kemungkinan besar bisa karena ini disiplin berat, ” Tandasnya.

(HR)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.