DPRD Kabupaten Rembang Undang Lembaga KPK Lakukan Audiensi Terkait Pengambilan Bantuan Harus Menunjukkan Kartu Vaksinasi

Rembang – DPRD Kabupaten Rembang mengundang Lembaga KPK ( Komunitas Pengawas Korupsi ) Marwil Rembang untuk melakukan audensi terkait pembahasan pengambilan bantuan harus menunjukan kartu vaksinasi, Rabu (21/07 ).
Acara yang dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Rembang, sedianya dimulai pukul 09.00 WIB, tetapi acara baru dimulai pukul 10.00 WIB.
Hadir pada acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang Ridwan, Komisi 1 DPRD Kabupaten Rembang, OPD terkait diantaranya dari Pemda diwakili Kabag Hukum Setda Rembang, Dinkes, Dinsos, Dispermades, perwakilan Camat Kaliori, Sulang, Pamotan dan Kragan, serta Ketua LKPK , Sekretaris LKPK Marwil Rembang.
Wakil Ketua DPRD Rembang Ridwan sebagai perwakilan dari DPRD Kabupaten Rembang dalam.kesempatan tersebut menyambut baik aspirasi dari Lembaga KPK yang mendukung progam vaksinasi di Kabupaten Rembang.
“Pasalnya untuk vaksinasi di Kabupaten Rembang tergolong rendah,” terang Ridwan.”
Sementara itu Ketua Lembaga KPK Marwil Rembang Rachmad Nur Wahyudi menyatakan keberatan atas surat edaran Camat karena surat tersebut telah mendahului surat edaran Setda Rembang. Di beberapa wilayah Rembang pengambilan bantuan DD,BPNT,PKH,BLT, penerima bantuan harus menunjukan kartu vaksinasi.
“Ada catatan dari Lembaga KPK Marwil Rembang yaitu surat edaran Camat terbit di bulan Juni, tapi surat edaran Setda Rembang terbit bulan Juli,” ungkap Rachmad.
“Di situ ada mis komunikasi terkait surat edaran Camat dan surat edaran Setda Rembang. Karena itu LKPK Marwil Rembang mempertanyakan dasar hukum para Camat mengeluarkan surat edaran tersebut,” tegas Rachmad.
Pertanyaan yang ditujukan kepada Camat dan Dispermades justru yang menjawab Wakil Ketua DPRD. “Surat edaran Camat walaupun telah mendahului surat edaran Setda Rembang, itu tidak masalah karena surat tersebut acuannya Perpres Nomer 14 Tahun 2021. Jadi surat itu sudah benar ,” jelas Ridwan.
Sebelum melakukan audensi ini, kami sudah memanggil Camat di 14 Kecamatan terkait surat audensi dari Lembaga KPK Marwil Rembang pada tanggal 21 Juni 2021 yaitu dengan di panggilnya di Komisi 1.
Setelah di panggilnya para Camat di Komisi 1 baru kami mengundang dari pihak Lembaga KPK Marwil Rembang yang dihadiri 5 Orang.
“Untuk penanganan percepatan Covid 19 di perlukan inovasi supaya progam pemerintah Healt Immunity segera tercapai, pasalnya khususnya di Rembang masih minim yang vaksin, bahkan di Jawa Tengah saja vaksin baru 14%, itu adalah angka yang rendah,” papar Ridwan.
“Mohon kepada Lembaga KPK Marwil Rembang mendukung progam vaksinasi tersebut,” harap Ridwan.
“Selaku Kepala Marwil Lembaga KPK Rembang menegaskan yang kami soroti adalah kebijakan Camat ini agar perlunya di lakukan edukasi kepada rakyat. pasalnya rakyat di lapangan merasa resah dengan kebijakan tersebut, di satu sisi mereka butuh bantuan tersebut, sisi lain mereka takut di vaksin. padahal tidak semua orang bisa di vaksin,” pungkasnya.

( Asmuni )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *