Lembaga BIDIK Mendesak KPK RI Memeriksa Harta Kekayaan Bupati Ogan Ilir Inisial IPA yang diduga Tidak Wajar

Jakarta – Tajamnya taring lembaga anti rasuah KPK RI Tidak diragukan lagi dalam hal pemberantasan korupsi di Negara Republik Indonesia terbukti beberapa waktu yang lalu KPK RI pernah beberapa kali turun ke Kabupaten Ogan Ilir Sumatera Selatan memeriksa sejumlah oknum pejabat yang ada di Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.

Terkait sejumlah kasus korupsi, sejumlah proyek yang ada di sejumlah atau Dinas di Pemkab Ogan Ilir namun mengingat perkara kasus indikasi korupsi yang pernah didatangi oleh KPK RI tersebut belum tuntas serta belum adanya tersangka yang ditetapkan

Untuk itu hari ini Senin (28/06/2021) Lembaga BIDIK (Badan Informasi Data Investigasi Korupsi) mendatangi kantor komisi pemberantas Korupsi Republik Indonesia untuk mendukung KPK agar segera menyelesaikan sejumlah kasus korupsi sejumlah proyek-proyek yang pernah ditangani oleh KPK RI yakni proyek jalan di Desa Tanjung Miring Kecamatan Muara kurang uang senilai 12 miliar rupiah dan peningkatan Jalan Simpang Pelabuhan dalam atau Pemulutan Indralaya senilai 17 miliar rupiah tahun 2018 serta untuk mendesak KPK RI agar segera menetapkan tersangka terhadap kasus-kasus tersebut.

Selain itu kami juga menyampaikan beberapa persoalan indikasi penyimpangan yang mengarah penyimpangan yang mengarah pada terjadinya tindak pidana korupsi kolusi dan nepotisme yang diduga menjadi di beberapa opd atau dinas yang ada di pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan terkait sejumlah paket pekerjaan pada tahun anggaran 2017 sampai 2020 pada masa kepemimpinan Bupati Ogan Ilir periode tahun 2016-2021.

Adapun sejumlah paket pekerjaan yang terindikasi telah terjadi penyimpangan atau KKN, yakni ada 16 kegiatan mulai 2017 sampai dengan 2020 antara lain:

– Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang 9 kasus.
– Dinas Perikanan dan Peternakan 1 kasus.
– Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman 4 kasus
– Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1 kasus.
– Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 kasus

Untuk menyikapi permasalahan yang telah dipaparkan diatas maka dengan ini kami Lembaga BIDIK (Badan Informasi Data Investigasi Korupsi) menyatakan sikap:

1. Meminta kepada KPK RI untuk mengusut tuntas terkait indikasi penyimpangan 16 paket pekerjaan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

2. Meminta kepada KPK RI Republik segera memanggil dan memeriksa Bupati Ogan Ilir periode 2016-2020, kKepala Dinas, PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan pihak-pihak perusahaan terkait indikasi penyimpangan / KKN pada 16 paket pekerjaan di atas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Meminta kepada KPK RI untuk segera menyelesaikan sejumlah kasus korupsi sejumlah proyek yang pernah ditangani oleh KPK RI beberapa waktu yang lalu yakni proyek jalan di Desa Tanjung ngirim Kecamatan Muara Kuang senilai 12 miliar rupiah dan peningkatan Jalan Simpang Pelabuhan Dalam (Pemulutan) Indralaya senilai 17 miliar rupiah tahun 2018, serta untuk mendesak agar segera menetapkan tersangka terhadap masalah tersebut.

4. Meminta KPK RI untuk memeriksa harta kekayaan Bupati Ogan Ilir periode 2016-2020 Initial IPA yang diduga tidak wajar.

Rillis : (Marcel Nelwan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *