Ketua KPK Firli Bahuri Di laporkan ke Bareskrim Polri atas Dugaan Gratifikasi

SKM-BuseronlineNews.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi {KPK} Firli Bahuri, akan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan penemaan gratifikasi saat melakukan perjalanan pribadi menggunakan helikopter ke Ogan Komiring Ulu, Baturaja, pada 20 Juni 2020.

Adalah Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch {ICW}, Wanan Alamsyah, yang melaporkan Firli ke Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri. “Kami menyampaikan informasi dan laporan terkait dengan dugaan kasus penerimaan gratifikasi yang diterima Ketua KPK Firli Bahuri terkait dengan penyewaan helikopter,” kata Wana pada Kamis (3/6/2021).

Wana menjelaskan, kasus ini memang sempat ditangani oleh Dewan Pengawas {Dewas} KPK. Dalam sidang itu, Firli diduga tidak menyampaikan harga sewa helikopter sesuai dengan harga aslinya. Karena sebab itu, Wana mengendus ada konflik kepentingan perihal harga yang diberikan PT Air Pasifik selaku pihak yangemyewakan helikopter kepada Firli terkesan berbeda dari harga aslinya.

Dalam sidang kode etik Dewas KPK, Firli mengaku menyewa helikopter dari PT Air Pasifik Utama sekitar Rp 7 juta per jam. Harga itu belum termasuk pajak, sehingga untuk sewa 4 jam menghabiskan Rp 30,8 juta. Sedang informasi yang diterima dari perusahaan jasa penyewa lainnya, harga sewa per jam untuk jenis helikoter yang dipakai Firli senilai USD2.750 atau setara Rp 39,1 juta. Maka untuk sewa 4 jam senilai Rp 172,3 juta.

“Ketika kami selisihkan harga sewa barangnya ada sekitar Rp 141 juta. Sekian juta yang diduga itu merupakan dugaan penerimaan gratifikasi atau diskon yang diterima oleh Firli,”ujar Wana. Wana kemudian menjelaskan, bahwa perusahaan yang menyewakan helikopter kepada Firli salah satu komisarisnya merupakan atau perna dipanggil oleh KPK sebagai saksi dalam kasus Bupati Bekasi.

“Kami dilakukan investigasi, bahwa salah satu komisaris yang ada di dalam perusahaan PT Air Pasifik Utama merupakan atau perna dipanggil menjadi saksi dalam kasus Bupati Bekasi, Neneng, terkait dengan dugaan suap pemberian izin di Meikarta,” ujar Wana.

“Dalam konteks tersebut, kami menganggap dan mengedentifikasi bahwa apa yang telah dilakukan Firli Bahuri, terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi”. Atas perbuatannya itu, Firli Bahuri diduga telah melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Rilis {Saydi./Alank. — Red Ms. Syahrief. H}. Dok

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *