Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Gelar Penyuluhan Hukum, Kejari Luwu Jadi Panelis

banner 468x60

Buseronlinenews.com, Luwu – Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dilaksanakan Musyawarah Kerja Kepala (MKKS) kembali digelar di dua titik,yakni SMP 3 Bua Ponrang yang dihadiri 31 Kepala Sekolah dan 25 Kepsek di SMP Lamasi.

Pada penyuluhan kali ini, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Drs.Hasbullah dalam sambutannya mengatakan penyuluhan Hukum kali ini digelar untuk memberikan pemahaman tentang tata cara kelola penggunaan,” Dana Bos, agar tidak menyimpan dari juknis.

“Semua kegiatan yang kita lakukan tak lain demi memberikan pemahaman tentang teknis pengelolaan Dana Bos,oleh sebab itu kita hadirkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari)Luwu Erny Veronika Maramba.SH.MH,guna memberikan pemahaman tentang aspek Hukum,” ujar Kadis Pendidikan Drs.Hasbullah,Kamis 25 Maret 2021.

Selain itu Drs.Hasbullah menjelaskan jika kegiatan yang mengusung Tema,” Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah pada bidang Hukum,jika pengelolaan Dana Bos wajib sesuai juknis dan peruntukkannya.

“Terutama ditengah mewabahnya Virus Corona Disease (Covid-19) ada peraturan Menteri Pendidikan yang Mengatur,kemudian kita juga harus mulai persiapkan tatap muka di bulan juni mendatang meskipun situasinya terbatas.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan punya rencana dibulan April sudah ada Sekolah yang melakukan tatap muka disetiap kecamatan untuk percontohan,”jelas hasbullah

Selain itu Drs.Hasbullah berharap agar tatap muka nantinya tetap menerapkan sistim Protokol Kesehatan dalam pelaksanaannya.” dan kita akan lakukan vaksinasi kepada Guru yang akan diawali dari Larompong pada sabtu mendatang dan akan dihadiri Plt.Gubernur Sulawesi Selatan,”ujarnya.

Sementara diwaktu yang sama Kepala Kejaksaan Negeri Luwu Erny Veronica Maramba SH.MH dalam sambutannya mengingatkan kepada para Kepala Sekolah agar berhati-hati dalam tata kelola Dana Bos yang bersumber dari Keuangan Negara.

Lanjut Kejari Luwu,”apabila terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Bos, maka dapat dikatakan itu masuk pada ranah Tindak Pidana Korupsi,olehnya itu,saya (Kejari red)kembali menegaskan agar berhati-hati,agar dalam mengelola Dana Bos itu harus sesuai dengan juknis dan aturan undang-undang yang berlaku,”jelas kejari.

Selain itu Kejari Luwu Erny Veronika Maramba.SH.MH,berharap agar nantinya para Kepala Sekolah bisa menjadi Role Mode di sekolah masing-masing,selain itu agar Kepala Sekolah bisa menyebarkan hal-hal positif dalam pelaksanaan proses belajar mengajar.

“Sebagai himbauan terakhir dari saya sebagai Kejari Luwu,untuk Kepala sekolah harus menjadi panutan di sekolah,harus jadi contoh dan suri tauladan yang baik bagi guru serta siswa-siswi nya.

Karena jujur saya katakan bahwa seorang Guru adalah profesi yang sangat mulia dan saya kagumi serta layak diberi penghargaan yang tinggi,olehnya itu semua tenaga Guru yang ada dilembaga pendidikan dapat digugu dan ditiru,”tutup Erny Veronika Maramba.

Rilis: (Bang Jur).

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.